TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pemerintah segera memiliki sebuah satelit sendiri. Satelit ini merupakan High Throughput Satellite (HTS) atau satelit khusus internet berkecepatan tinggi.
"Sekarang Telkom dan Indosat kan satelit untuk komunikasi," kata Rudiantara saat ditemui di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Maret 2017.
Rudiantara menuturkan satelit semacam ini memiliki harga sekitar US$ 400-500 juta, lebih mahal jika dibandingkan satelit komunikasi yang diperkirakan seharga US$ 300 juta. Nantinya pembiayaan proyek ini diusahakan akan memakai skema KPBU.
Menurut Rudiantara, proyek ini baru akan mulai berjalan di semester dua tahun ini. Penetapan pemenang tender, kata Rudiantara, akan dilakukan di pertengahan 2018. "Sehingga ada waktu 3,5 tahun untuk meluncurkan (satelit)," ujar dia.
Ketika ditanyakan apakah akan menggandeng BUMN dalam proyek ini, Rudiantara menjawab hal itu belum dipastikan. Hanya saja, dia menambahkan kalau BNI memilki keunggulan jika memang bekerja sama dengan BUMN nantinya. "Karena mereka sudah pernah biayai (proyek) skema (KPBU) ini," tutur dia.
Direktur Bisnis Menengah BNI Putrama Wahju Setjawan mengatakan pihaknya siap mendukung program pemerintah. Dia melihat perbankan bisa memberikan kontribusi penting dalam proyek strategis nasional. "Dalam rangka mendukung program pemerintah, perbankan beri kontribusi penting."
Putrama mengungkapkan pihaknya dapat menjalin kerja sama dalam pengembangan proyek infrastruktur pemerintah. "Perbankan dapat menjalin kerja sama dalam mengembangkan infrastruktur, khususnya sektor telekomunikasi."
DIKO OKTARA
Berita terkait
Psikolog Sebut Perlunya Orang Tua Terapkan Aturan Jelas Penggunaan Ponsel pada Anak
2 hari lalu
Orang tua harus memiliki aturan yang jelas dan konsisten untuk mendisiplinkan penggunaan ponsel dan aplikasi pada anak.
Baca SelengkapnyaKominfo Gandeng Tony Blair Institute Antisipasi Kejahatan Artificial Intelligence
7 hari lalu
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Tony Blair Institute for Global Change bekerja sama antisipasi kejahatan Artificial Intelligence.
Baca SelengkapnyaTarget Internet Minimal 100 Mbps, Link Net: Kami Pelajari Dulu
30 Januari 2024
Link Net masih mempelajari potensi penerapan internet minimal 100 Mbps. Butuh penyesuaian infrastruktur dan harga.
Baca SelengkapnyaNezar Patria Sebut SE Etika Kecerdasan Artifisial Bisa Lengkapi Aturan yang Sudah Ada
20 Januari 2024
Nezar Patria mengatakan Surat Edaran (SE) Menkominfo No. 9/2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial bisa melengkapi aturan-aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaKominfo Bahas Potensi Teknologi "BTS Terbang" di Indonesia, Apa Itu?
12 Januari 2024
Teknologi BTS itu diharapkan sebagai solusi untuk pemerataan akses telekomunikasi.
Baca SelengkapnyaMenteri Budi Arie Peringatkan X untuk Segera Memberantas Iklan Judi Online
10 Januari 2024
Teguran yang sama juga pernah disampaikan kepada Meta, pemilik Facebook dan Instagram untuk membersihkan iklan judi online.
Baca SelengkapnyaBudi Arie Sebut Pemerintah Sediakan Master Plan Percepatan Gov-Tech
4 Januari 2024
Budi Arie sebut pemerintah menyediakan master plan atau perencanaan utama dan mock up percepatan pembangunan Portal Layanan Publik Digital Nasional.
Baca SelengkapnyaKominfo Rilis Surat Edaran Etika AI: Tunduk pada UU ITE dan UU PDP
23 Desember 2023
Dalam surat edaran ini, terdapat beberapa poin kebijakan. Diantaranya nilai etika AI.
Baca SelengkapnyaStarlink Belum Dapat Izin di Indonesia, Budi Arie: Bukan Soal Elon Musk Dukung Israel
1 Desember 2023
Budi Arie Setiadi menegaskan sikap Pemerintah Indonesia yang belum memberikan izin untuk Starlink menjadi penyelenggara telekomunikasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJika Starlink Elon Musk Masuk ke Indonesia, Ancaman atau Solusi?
29 November 2023
Ini kata Kementerian Komunikasi soal Starlink.
Baca Selengkapnya