Bank Dunia: Rumitnya Aturan di Indonesia Hambat Perdagangan Jasa  

Reporter

Rabu, 22 Maret 2017 16:33 WIB

Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo Chaves (kanan) dan Acting Lead Economist, Hans Anand Beck saat Memberikan Keterangan Pers di Jakarta, Rabu, 22 Maret 2017. Tempo/Tongam sinambela

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Dunia menyatakan Indonesia perlu mengurangi hambatan pada sektor jasa untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Mengingat permintaan jasa di Indonesia lebih banyak dibanding sebagian besar sektor lain.

"Meski demikian, Indonesia memiliki beberapa peraturan ketat yang paling menghambat perdagangan jasa," ucap Acting Lead Economist Bank Dunia, Hans Anand Beck, di Jakarta, Rabu, 22 Maret 2017.

Baca: Bank Dunia Kucurkan 100 Juta Dolar AS Bagi Pemerintah Daerah

Hans menyatakan hambatan membuat produktivitas di bidang jasa menjadi lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Hambatan tersebut juga menjadi faktor rendahnya produktivitas sektor manufaktur. Sebab, sektor jasa berkontribusi untuk memproduksi barang-barang manufaktur.

Baca: Sri Mulyani ke Kantor Luhut, Bahas Rapat IMF dan Bank Dunia

Menurut Hans, hambatan di perdagangan jasa merugikan pertumbuhan produktivitas sektor-sektor ekonomi lain. Sebab, jasa menjadi input penting bagi produksi industri.
"Sudah saatnya mengkaji ulang hambatan kebijakan yang terkait dengan perdagangan jasa untuk memastikan Indonesia memberi layanan jasa berkualitas yang bermanfaat bagi ekonomi secara keseluruhan," katanya.

Baca: Tekan Dwelling Time Jadi 2 Hari, Ini 3 Langkah INSW

Menurut data dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Indonesia termasuk negara dengan hambatan terbanyak dalam perdagangan jasa. Untuk menekan biaya logistik, sejatinya pemerintah sedang menyiapkan dan menyempurnakan rancangan paket kebijakan ekonomi jilid XV tentang logistik.

Fokus kebijakan ini adalah untuk menekan biaya logistik antara lain mengatur elemen penyedia jasa logistik, infrastruktur, dan pusat distribusi. "Bukan hal yang mudah, tapi kami yakini ini akan turun," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo, di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2017.

Lukita mengatakan latar belakang dari kebijakan ini adalah biaya logistik yang tinggi di Indonesia, juga kinerja pelabuhan yang belum optimal, termasuk ihwal dwelling time. "Kami akan mempercepat itu," katanya.

TONGAM SINAMBELA | ALI HIDAYAT

Berita terkait

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

5 hari lalu

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat tiga hal utama dari pertemuan tersebut, yaitu outlook dan risiko ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

8 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Bertemu Managing Director IFC, Apa Saja yang Dibicarakan?

12 hari lalu

Sri Mulyani Bertemu Managing Director IFC, Apa Saja yang Dibicarakan?

Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Managing Director IFC Makhtar Diop di Washington DC, Amerika Serikat. Apa saja yang dibicarakan?

Baca Selengkapnya

Imbas Perang Iran-Israel terhadap Ekonomi Indonesia

16 hari lalu

Imbas Perang Iran-Israel terhadap Ekonomi Indonesia

Serangan balasan Iran terhadap Israel meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketegangan ini menambah beban baru bagi ekonomi Indonesia.

Baca Selengkapnya

PBB-Bank Dunia: Kerusakan Infrastruktur Gaza Diperkirakan Mencapai Rp 294 T

30 hari lalu

PBB-Bank Dunia: Kerusakan Infrastruktur Gaza Diperkirakan Mencapai Rp 294 T

Penilaian awal ini kemungkinan besar merupakan perkiraan yang terlalu rendah terhadap kerusakan, kerugian, dan kebutuhan nyata di Gaza.

Baca Selengkapnya

Ukraina Bakal Bangkrut Jika Negara-negara Barat Tak Hapus Utang

32 hari lalu

Ukraina Bakal Bangkrut Jika Negara-negara Barat Tak Hapus Utang

Sumber di Bank Dunia memperingatkan Ukraina bisa terperosok dalam utang jika negara-negara Barat tak hapus atau restrukturisasi utang

Baca Selengkapnya

1 April Hari Bank Dunia: Begini Sejarah dan Tugasnya, Sri Mulyani Pernah Jadi Direktur World Bank

32 hari lalu

1 April Hari Bank Dunia: Begini Sejarah dan Tugasnya, Sri Mulyani Pernah Jadi Direktur World Bank

Hari Bank Dunia atau World Bank Day diperingati setiap 1 April. Hal ini karena pada tanggal tersebut, organisasi bank dunia atau World Bank didirikan

Baca Selengkapnya

Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

39 hari lalu

Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.

Baca Selengkapnya

Makan Siang Gratis Prabowo Dibahas oleh Pemerintah Jokowi, TPN Ganjar-Mahfud: Anomali

3 Maret 2024

Makan Siang Gratis Prabowo Dibahas oleh Pemerintah Jokowi, TPN Ganjar-Mahfud: Anomali

Deputi Inklusi TPN Ganjar-Mahfud mengkritik program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo-Gibran yang dibahas pemerintah Jokowi saat ini.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

3 Maret 2024

Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

Bank Dunia mengomentari program usungan Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Bank BRI akan membagikan dividen Rp 48 T.

Baca Selengkapnya