TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembangunan infrastruktur bisa mengatasi masalah pembangunan, yaitu kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia. "Pembangunan infrastruktur merupakan bentuk investasi agar Indonesia mempunyai daya tahan momentum pertumbuhan ekonomi dan mengurangi masalah pembangunan, yaitu kemiskinan dan kesenjangan," kata Sri Mulyani dalam acara sewindu PT Sarana Multi Infrastruktur di Jakarta, Rabu, 22 Maret 2017.

Sri Mulyani mengatakan para pembuat kebijakan harus melakukan inovasi agar pembangunan infrastruktur tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat konektivitas kepada masyarakat. "Ini tujuan yang mudah diceritakan tapi sulit dijalankan. Para policy maker harus mau meneliti ini dengan baik agar pembangunan bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan inovasi tersebut tidak destruktif," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Baca: Penjelasan Sri Mulyani Soal Dana Infrastruktur Rp 4.700 Triliun

Untuk itu, Sri Mulyani berharap, setiap pembangunan infrastruktur tidak menimbulkan masalah ketimpangan dan menyebabkan problem yang bisa menimbulkan beban tersendiri bagi kinerja perekonomian nasional. "Infrastruktur bisa mengatasi ketimpangan melalui konektivitas. Kalau perencanaan salah dan tata kelola tidak baik, infrastruktur justru menimbulkan ketimpangan makin buruk. Kita harus terus-menerus mengkritik ini," ujarnya.

Selain itu, ia berharap, pembangunan infrastruktur bisa selesai tepat waktu dan tepat biaya. Sebab, saat ini banyak proyek yang kelebihan biaya atau cost overrun karena tidak sesuai dengan perencanaan dan pembiayaan awal.

Baca: Pejabat Tak Laporkan Harta, Sri Mulyani: Tak Usah Dipromosikan

"Kalau itu alamiah dan tidak bisa dikontrol dari sisi lingkungan, estimasi berubah bisa dimaklumi. Jangan sampai cost overrun akibat mark up dan korupsi karena itu pengkhianatan yang mendasar dari sisi membangun Indonesia," katanya.

Meski demikian, Sri Mulyani mengakui pembangunan infrastruktur di Indonesia masih membutuhkan peran swasta karena dana pemerintah yang tercantum dalam APBN dan APBD sangat terbatas serta fokus penggunaannya untuk belanja sosial. "Memang kalau hanya APBN dan APBD tidak akan mungkin menyelesaikan pembangunan tepat waktu dan cukup cepat. Padahal kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat tidak bisa ditunda," ujarnya.

Saat ini kebutuhan sarana infrastruktur di Indonesia mencapai Rp 4.796,2 triliun, yang bisa dipenuhi melalui APBN dan APBD Rp 1.979,6 triliun (41,3 persen), BUMN Rp 1.066,2 triliun (22,2 persen), dan swasta Rp 1.751,5 triliun (36,5 persen).

ANTARA