Dua Pekan Tersisa, Dana Repatriasi Tax Amnesty Rp 145 Triliun

Reporter

Minggu, 19 Maret 2017 12:48 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat sosialisasi terakhir tax amnesty di Jakarta, 28 Februari 2017. Jokowi memberikan sosialisasi terkait Kebijakan Tax Amnesty yang akan berakhir di bulan Maret 2017. Foto: Biro Pers Istana Kepresidenan

TEMPO.CO, Jakarta -Periode program pengampunan pajak atau tax amnesty kini tinggal dua pekan lagi. Jumlah partisipasi wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty pun terus bertambah. Program yang sudah memasuki periode ketiga ini akan berakhir pada 31 Maret nanti.

Berdasarkan pantauan Tempo di dashboard Amnesti Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Ahad, 19 Maret 2017, diketahui total harta berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) yang disampaikan telah mencapai Rp 4.539 triliun. SPH itu terdiri atas deklarasi dalam negeri Rp 3.372 triliun, deklarasi luar negeri Rp 1.021 triliun, dan repatriasi Rp 145 triliun.

Selanjutnya, jumlah uang tebusan berdasarkan SPH yang disampaikan dalam program amnesti pajak hingga hari ini mencapai Rp 106 triliun. Tebusan itu terdiri atas orang pribadi non-usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Rp 86,6 triliun, orang pribadi UMKM Rp 6,31 triliun, badan non-UMKM Rp 12,9 triliun, dan badan UMKM mencapai Rp 436 miliar.

Adapun realisasi berdasarkan surat setoran pajak (SSP) yang diterima mencapai Rp 115 triliun. Hal itu terdiri atas pembayaran tebusan senilai Rp 107 triliun, pembayaran tunggakan Rp 7,23 triliun, dan pembayaran bukti permulaan (bukper) Rp 866 miliar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Hestu Yoga Saksama sebelumnya mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan seoptimal mungkin untuk melayani wajib pajak (WP) yang akan mengikuti program tax amnesty hingga detik terakhir.

"Sulit untuk memprediksi berapa banyak yang akan ikut, tapi kami bersiap dengan kekuatan yang paling maksimal," ujar Yoga, dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, awal Maret lalu.

Yoga menuturkan salah satu upaya pelayanan yang dipersiapkan adalah menyiagakan kantor wilayah (kanwil) dan kantor pelayanan pajak (KPP) di seluruh Indonesia tujuh hari dalam seminggu sejak 5 Maret 2017. "Kami siap kerja sampai Minggu untuk layanan tax amnesty," katanya.

Kemudian, Yoga menuturkan untuk kantor pusat DJP akan membuka counter pelayanan tax amnesty sejak 13 Maret 2017 hingga akhir periode tax amnesty. "Kalau membludak kami siap melayani sampai tengah malam, kami udah siapkan semuanya."

Untuk mensosialisasikan tax amnesty, Yoga menjelaskan, pihaknya juga telah mengirimkan email blast kepada 204 ribu WP yang berpotensi mengikuti tax amnesty. "Nanti setelah 31 Maret kami akan lihat berapa yang nggak ikut dan kami lihat datanya valid baru diprioritaskan untuk masuk ke tahap pemeriksaan," katanya.

GHOIDA RAHMAH

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

10 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

40 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

43 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

51 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya