TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berencana menemui Presiden Joko Widodo pekan depan. Dalam pertemuan itu, Darmin akan mengusulkan paket kebijakan ekonomi ke-15 terkait logistik yang saat ini tengah dibahas di kementeriannya.
"Mungkin Selasa depan saya ketemu beliau (Presiden Jokowi)," kata Darmin saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Jumat malam, 17 Maret 2017. Darmin menambahkan, paket kebijakan tersebut akan fokus dalam pengaturan penyedia jasa logistik.
Pada 15 Maret kemarin, saat ditemui di kantornya, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady berujar bahwa pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan ekonomi ke-15 tentang logistik.
Dalam roadmap e-commerce yang termuat dalam paket kebijakan ekonomi ke-14, pengembangan logistik akan mencakup pemanfaatan sistem logistik nasional, penguatan perusahaan kurir, pengembangan alih data logistik UMKM, dan pengembangan logistik dari desa ke kota.
Terdapat enam tema besar di sektor logistik, yakni penyedia jasa, infrastruktur, pusat distribusi, e-commerce, unifikasi regulasi, dan vokasi. Dalam paket kebijakan ekonomi ke-15, Edy mengusulkan kepada Darmin agar mengambil fokus pada pengaturan penyedia jasa atau infrastruktur.
Secara spesifik paket kebijakan itu akan mengatur tentang waktu sandar kapal atau dwelling time. Presiden Joko Widodo sebelumnya menargetkan dwelling time mencapai dua hari. Saat ini rata-rata dwelling time di pelabuhan berada di posisi 2,9 hari.
Pembahasan paket kebijakan ke-15 itu akan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Maritim. Pasalnyapersoalan logistik juga berkaitan dengan kementerian itu.
Sebelumnya pemerintah sudah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan dwelling time, yaitu paket kedua. Di paket kedua itu, pemerintah memberikan insentif untuk kawasan Pusat Logistik Berikat (PLB).
