Gevernor Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, para diplomat perlu dibekali dengan informasi terkait dengan perekonomian. Pengetahuan tersebut diperlukan agar para diplomat bisa menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia dan kebijakan-kebijakan yang telah disusun pemerintah kepada dunia.
"Kami ingin share informasi agar mereka bisa akses. Diplomat memang harus dibekali informasi mengenai pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, neraca perdagangan, termasuk juga utang luar negeri," ujar Agus seusai penandatanganan nota kesepahaman terkait dengan diplomasi ekonomi di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat, 3 Maret 2017.
Hari ini, Bank Indonesia dan Kementerian Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat koordinasi dalam rangka meningkatkan persepsi positif ekonomi dan memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat internasional. Kerja sama itu perlu diperlukan karena tantangan di dunia internasional semakin kompleks.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berujar para diplomat bagaikan seorang serdadu yang harus memiliki amunisi ketika terjun di medan perang. Namun diplomat kerap kekurangan amunisi, khususnya informasi terkait dengan kebijakan ekonomi. "Bagaimana sulitnya para serdadu ini menyerang apabila amunisi tidak cukup?" tuturnya.
Karena itu, menurut Retno, kerja sama dengan BI diperlukan karena terdapat pertukaran data dan informasi terkait dengan perekonomian, seperti peredaran uang, sistem pembayaran, ataupun kebijakan stabilitas sistem keuangan. "Amunisi mereka akan terisi. Para diplomat akan semakin pede (percaya diri) untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional," kata dia.
Penjabaran nota kesepahaman akan diwujudkan dalam bentuk program kerja yang disusun bersama oleh BI dan Kementerian Luar Negeri setiap tahun. Untuk mengoptimalkan manfaat program kerja tersebut, keduanya akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan program kerja itu.
