(ki-ka) Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing, Pemimpin Pandawa Group Depok Salman Nuryanto, dan Kuasa Hukum Salman, Andi Samsul Bahri, melakukan konferensi pers terkait dengan investasi ilegal di OJK, 28 November 2016. TEMPO/Vindry Florentin
TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau kegiatan usaha yang tak berizin.
Ada tujuh perusahaan yang dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi. Mereka menawarkan produk yang diduga melanggar ketentuan yang berlaku dan berpotensi merugikan masyarakat.
Ketujuh perusahaan itu adalah PT Crown Indonesia Makmur, Number One Community, PT Royal Sugar Company, PT Kovesindo, PT Finex Gold Berjangka, PT Trima Sarana Pratama (CPRO-Indonesia), dan Talk Fusion.
"Kegiatan perusahaan tersebut selama ini sudah menjadi perhatian dan pemantauan kami," ujar Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK sekaligus Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 23 Februari 2017.
Tongam mengatakan Satgas telah memanggil ketujuh perusahaan itu. Namun Crown Indonesia Makmur, Number One Community, PT Royal Sugar Company, PT Kovesindo, dan PT Finex Gold Berjangka tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Sedangkan PT Trima Sarana Pratama (CPRO-Indonesia) dan Talk Fusion memenuhi panggilan Satgas serta bersikap kooperatif.
"Satgas masih memberikan kesempatan untuk mengurus perizinannya sesuai ketentuan perundang-undangan instansi terkait yaitu Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)," ucap Tongam.
Tongam menjelaskan, Satgas juga telah melakukan tindak lanjut penanganan terhadap perusahaan itu. "Dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku menyatakan bahwa tujuh perusahaan itu harus menghentikan kegiatan usahanya."
Tongam meminta kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan investasi dengan tujuh perusahaan itu. "Segera melaporkan kepada Satgas jika perusahaan masih melakukan kegiatan sebelum mendapatkan izin dari otoritas," ucapnya.
Ada sejunlah hal yang harus diperhatikan masyarakat sebelum berinvestasi, menurut Tongam. Pertama, memastikan perusahaan yang menawarkan investasi tersebut memiliki izin usaha dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
Kedua, memastikan pihak yang menawarkan produk investasi memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. "Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat bisa mengkonsultasikan atau melaporkan kepada OJK," kata Tongam.
