Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku keluarga Afif juga turut menghadiri acara lamaran dan perkenalan kedua belah pihak keluarga besar Bella maupun Afif ini. instagram.com
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak ingin polemik antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia soal pajak dan divestasi berlarut-larut. Menurut dia, kegaduhan perkara tersebut bisa berdampak buruk terhadap iklim investasi di Indonesia.
"Kami tidak ingin suasana investasi di Indonesia bermasalah karena masalah Freeport ini," ujar Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di pesawat kepresidenan, Kamis, 23 Februari 2017.
Jusuf Kalla beranggapan, menempuh jalur arbitrase untuk menyelesaikan polemik di antara pemerintah dan PT. Freeport Indonesia hanya akan memperpanjang kegaduhan itu. Oleh karenanya, ia berharap polemik ini berakhir di meja perundingan, bukan di meja hijau atau aribtrase.
Jusuf Kalla menjelaskan bahwa berunding bukanlah perkara mudah. Apalagi, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa kepentingan nasional terpenuhi di situ yaitu sumber daya alamnya bisa menguntungkan bangsa serta kepentingan investasi tetap menarik.
Meski begitu, menurut Jusuf Kalla, perundingan lah yang tengah diutamakan saat ini. "Kemarin saya sudah bicara dengan Presiden Joko Widodo, dengan Menteri Enegeri dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, serta Menteri Koordinator Maritim Luhut Panjaitan. Saya bicara (ke mereka), agar ini diatur dalam perundingan yang baiklah.”
Sebagaimana telah diberitakan, Indonesia dan PT. Freeport Indonesia tengah berseteru. Sebabnya, PT. Freeport Indonesia merasa pemerintah Indonesia berlaku tak adil dalam penetapan mereka sebagai pemegang IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari yang sebelumnya Kontrak Karya.
Menurut Freeport, IUPK tersebut tidak adil karena pemerintah Indonesia mendorong penetapan divestasi saham sebesar 51 persen serta kebijakan pajak yang sifatnya prevailing alias progressif. Hal yang diinginkan Freeport, divestasi hanya di angka 30 persen serta aturan pajak yang bersifat nailed down alias tetap.
Hingga berita ini ditulis, perseteruan yang dipicu Peraturan Menteri ESDM No.6 Tahun 2017 perihal izin ekspor konsentrat tersebut belum juga usai. Dampak yang terjadi, ribuan tenaga kerja terancam dirumahkan dan Freeport mengancam akan membawa masalah ini ke arbitrase.
