Warga dengan Down syndrome mengikuti sesi keterampilan di 'Rumah Kasih Sayang' di Desa Krebet, Ponorogo, 27 Maret 2016. Sebagian warga kampung ini hidup di bawah garis kemiskinan dengan pengeluaran keluarga Rp 400.000-700.000 per bulan. Ulet Ifansasti/Getty Images
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Teten Masduki mengatakan pemerintah sedang menyiapkan kebijakan ekonomi baru untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan reforma agraria.
"Kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia mulai parah dan ini bisa menjadi sumber ketegangan sosial, maka akan ada tiga hal yang dilakukan pemerintah Indonesia, salah satunya memberikan akses kepada masyarakat luas kepada lahan dan juga pembangunan hutan sosial," kata Teten saat ditemui di Museum Nasional, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017.
Menurut dia, salah satu pendekatan untuk mengatasi ketimpangan sosial tersebut adalah lewat pajak lahan kosong.
"Tanah-tanah yang tidak digunakan atau terlantar akan diatur pajaknya, namun ini belum detail. Hal ini untuk mencegah orang untuk tidak menumpuk tanah, tetapi tanah itu tidak digunakan. Tanah itu adalah aspek ekonomi yang seharusnya tidak menumpuk di sebagian orang," ucap Teten Masduki.
