Pemerintah Diminta Benahi Sejumlah Daerah Penyumbang Inflasi

Reporter

Kamis, 9 Februari 2017 13:52 WIB

Pedagang merapihkan bawang merah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, 1 Februari 2016. Menurut Badan Pusat Statistuk Nasional inflasi Januari 2016 sebesar 0,51 persen, kelompok bahan makanan menjadi komponen pembentuk inflasi tertinggi pada Januari yaitu 2,2 persen. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah membenahi sejumlah daerah yang menjadi penyumbang inflasi nasional. Pasalnya, daerah-daerah tersebut selalu mencatat inflasi yang lebih tinggi ketimbang inflasi nasional dari tahun ke tahun.

Baca: Inflasi 2016 Terendah Sejak 2010

"Ada beberapa daerah di Indonesia yang selalu menjadi langganan inflasi di atas inflasi nasional. Daerah-daerah tersebut adalah Pangkalpinang, Bandar Lampung, Palembang, Pematangsiantar, dan Tanjung Pandan," kata peneliti Indef, Abdul Manap Pulungan, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017.

Badan Pusat Statistik sebelumnya merilis, laju untuk inflasi pada Desember 2016 mencapai 3,02 persen secara year-on-year (YOY) dan 0,42 persen month-to-month (MTM). Sedangkan dalam survei yang diadakan Bloomberg terhadap delapan ekonom, inflasi pada periode yang sama mencapai 0,45 persen secara MTM dan 3,04 persen YOY.

Baca: KenaikanTarif Listrik Bakal Picu Inflasi 4,6 Persen


Kementerian Keuangan sendiri telah menargetkan penurunan inflasi hingga 3,5 persen pada 2018 dengan menjaga inflasi tahun 2017 sebesar 4 persen. "Jadi, kalau ingin menurunkan inflasi, fokus lebih dulu ke daerah-daerah tersebut."

Dalam catatan Indef, inflasi secara umum memang masih berada di bawah 4 persen. Namun pertumbuhan inflasi barang bergejolak masih bergerak sangat liar di level 5,92 persen pada Desember 2016. "Ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah," ucap Abdul.

Abdul juga menyoroti tren dari laju inflasi barang bergejolak yang selalu melebihi pertumbuhan upah nominal. Inflasi barang bergejolak pada Desember 2016 sebesar 5,92 persen dengan pertumbuhan upah nominal hanya 3,49 persen. Sedangkan pada November 2016, inflasi barang bergejolak mencapai 9,14 persen dengan pertumbuhan upah nominal 3,47 persen.

Tren tersebut, menurut Abdul, akan membuat daya beli masyarakat turun, sehingga konsumsi masyarakat pun ikut terseret. "Pertumbuhan ekonomi dipastikan akan terpengaruh, khususnya di sektor konsumsi rumah tangga," tuturnya.

FAJAR PEBRIANTO | ALI HIDAYAT




Berita terkait

LPEM UI Sebut Tiga Sumber Inflasi, Rupiah sampai Konflik Iran-Israel

2 hari lalu

LPEM UI Sebut Tiga Sumber Inflasi, Rupiah sampai Konflik Iran-Israel

Inflasi April 2024 sebesar 3 persen secara year on year.

Baca Selengkapnya

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

13 hari lalu

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

14 hari lalu

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.

Baca Selengkapnya

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

45 hari lalu

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi

Baca Selengkapnya

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

46 hari lalu

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Selengkapnya

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

46 hari lalu

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

47 hari lalu

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.

Baca Selengkapnya

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

47 hari lalu

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

59 hari lalu

Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

6 Maret 2024

Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya