Kapal kargo (kiri) dan kapal feri berlayar dalam jarak yang sangat dekat di perairan Selat Sunda, Merak, Banten. Perairan Selat Sunda selain menjadi jalur pelayaran antara Pelabuhan Merak dengan Pelabuhan Bakauheni juga merupakan jalur lalu-lintas pelayaran internasional. DOK/TEMPO/Adri Irianto
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaku usaha pelayaran dan jasa logistik menyarankan pemerintah memiliki kemauan untuk mengatur logistik yang terintegrasi dengan mempertimbangkan karakter komoditas sehingga menghasilkan harga yang efisien.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), mengatakan pemerintah perlu melalui survei mengenai komoditas apa yang membutuhkan sistem logistik paling efisien dengan harga murah.
Dia menilai pemerintah harus memberikan subsidi untuk logistik barang-barang pokok, khususnya komoditas bahan pangan.
"Dibuat saja rating, biar nanti berdasarkan rating itu bisa diberikan subsidi dari pemerintah. Tapi tetap ada efisiensi meskipun kadang harganya [kalau kontainer ke Indonesia Timur] lebih mahal dibanding pengiriman ke San Fransisco," tutur Yukki dalam Diskusi Terbatas bertajuk "Harga Komoditas Tinggi, Salah Logistik?" di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu, 8 Februari 2017.
Bay M. Hasani, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, mengatakan logistik selama ini berhadapan dengan masalah supplyand demand.
Dia mengatakan pemerintah sudah menyelenggarakan tol laut bersubsidi. Sayangnya, tol laut kurang optimal karena keterisian barang tidak optimal. Dengan kata lain, return cargo malah kosong.
"Masalah muatan balik sekarang sudah ada solusinya dengan tol laut, yaitu pengiriman balik itu menyesuaikan dengan sumber daya daerah keberangkatan," kata Bay.
Selain itu, Bay meyakinkan bahwa Kementerian Perhubungan akan mengoptimalisasi kerja dengan membangun dan memperbaiki infrastruktur.
