TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan proyek kereta api ringan (light rapid transit/LRT) Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. Skema itu antara lain melalui konsorsium bisa didukung dari penjaminan pemerintah, tambahan injeksi modal kepada konsorsium PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) sehingga mereka bisa melakukan penyelesaiannya, dan PSO (public service obligation).

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo, mengatakan untuk menyesuaikan skema tersebut, maka pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap aturan dasar pelaksanaan proyek LRT. “Penyesuaian itu nanti biar kalau soal pembiayaan biar Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) yang menjawab,” kata Sugihardjo di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2017.

Baca : Kepentok Biaya, Ini Kondisi Terakhir Proyek LRT

Adapun yang selama ini menjadi panduan pelaksanaan pembangunan proyek adalah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rapid Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek).

Dalam aturan tersebut, pemerintah memutuskan untuk membiayai proyek LRT melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Namun pembiayaan pemerintah tidak mencukupi sehingga pemerintah mencari opsi pembiayaan lain.

Hari ini, Selasa, 7 Februari 2017, seluruh stakeholder (pemegang kepentingan) terkait proyek LRT menghadiri rapat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Di antaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta staf kepresidenan. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca : Pemerintah Putar Otak Cari Pembiayaan LRT

Dalam rapat tersebut diputuskan beberapa opsi skema pembiayaan pemerintah untuk proyek LRT agar dapat berjalan dan rampung sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Dari sisi keuangan negara, pemerintah telah menyiapkan beberapa pilihan pembiayaan, agar pembangunan proyek itu bisa kembali dilaksanakan. “Nanti juga dalam bentuk PSO yaitu jaminan pemerintah untuk pengembalian dana investasinya,” kata Sri Mulyani.

Proyek LRT Jabodebek rencananya dibangun sepanjang 83 kilometer dengan nilai investasi Rp 23 triliun. Pembangunan LRT di Jakarta dibagi menjadi dua tahap dengan masing-masing tahapan terdiri dari tiga lintas pelayanan, yakni tahap pertama meliputi lintas layanan Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas. Adapun tahap dua lintas pelayanan Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol.

DESTRIANITA