TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mulai melakukan Penyaluran Bantuan Pemerintah Non-Tunai (BPNT) pada 2017 dengan konsep one payment yang akan menyasar sekitar 1,4 juta rumah tangga. BPNT merupakan konversi sebagian program beras sejahtera.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan saat ini draft pepres tentang penyaluran bantuan non-tunai hanya tinggal menunggu teken Presiden.

Nantinya, bantuan non-tunai ini berbentuk kartu yang bisa digunakan pada bank-bank yang tergabung dalam Himbara. Jumlah bantuan yang disalurkan ke masyarakat senilai Rp 110.000 per bulan yang langsung masuk ke rekening masing masing penerima manfaat.

Puan menjelaskan nantinya pembagian bantuan pangan nontunai di masyarakat akan dipusatkan di e-warung dan melibatkan agen—agen warung yang melibatkan bank sebagai agen bank dari laku (layanan keuangan) pandai dan laku digital.

“Kelompok penerima manfaat akan membawa kartu yang kita sebut sebagai kartu kombo atau pemegang kartu keluarga sejahtera dan menukarkan bahan pangannya. Yang nantinya akan dijual beras telur, dan akan dijual juga bahan pangan lain seperti gula dan minyak. Kita pertimbangan nutrisi dan kesehatan masyarakat harus dipenuhi secara makan primer,” ujar Puan di Gedung Kemenko PMK, Senin, 6 Februari 2017.

Untuk tetap menghidupkan para pedagang, kartu kombo itu juga bisa dibelanjakan pada warung—warung yang memang bisa bergabung dan nantinya akan diverifikasi oleh OJK. Warung—warung tersebut nantinya bisa ikut andil dalam realisasi program bantuan pangan non tunai ini.

Sedangkan dana bantuan dari pemerintah tersebut juga akan disubtitusikan berbentuk tabungan jika nilai bantuan Rp 110 ribu tersebut tak habis pada perbulannya. Masyarakat bisa langsung memanfaatkan Kartu combo tersebut sebagai tabungan.

“Setiap tahun sasaran penerima rastra berjumlah 15,5 juta rumah tangga sasaran. Pada 2017 ini akan mulai di lakukan pembagian rastra dengan layanan keuangan digital atau non tunai kepada 1,4 juta kelompok penerima manfaat atau keluarga yang berada di 44 kota, mungkin akan ada tambahan plus satu kota dan 6 kabupaten dengan desa atau kecamatan tertentu,” katanya.
BISNIS.COM