Warga menyaksikan pesta kembang api saat perayaan malam Tahun Baru Imlek di kawasan Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah, 28 Januari 2017 malam. Pesta kembang api pada perayaan malam tahun baru Imlek tersebut sebagai tanda melepas tahun shio monyet api sekaligus menandai datangnya tahun shio ayam api. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, PALEMBANG — Pemerintah segera merampungkan standardisasi desain pasar rakyat agar setiap pasar yang dibangun di daerah dapat dioptimalkan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Srie Agustina mengatakan saat ini kementerian telah menunjuk satu perusahaan nasional untuk menyusun rancangan pasar yang tepat.
“Harus yang cocok untuk rakyat Indonesia sehingga harapannya, nanti tidak lagi ditemukan pasar yang malah sepi. Pedagang tidak mau masuk. Padahal sudah dibangun dengan dana puluhan miliar rupiah,” ujarnya di Palembang, dikutip di laman bisnis.com, Selasa 31 Januari 2017.
Dia mengatakan pembangunan dan revitalisasi pasar ditargetkan mencapai 1.000 unit per tahun selama era pemerintahan Joko Widodo—Jusuf Kalla.
Namun demikian, kata dia, dalam pelaksanaannya selama ini tercatat hanya 35 persen pasar yang berhasil menaikkan omzet pedagang setelah direvitalisasi. Menurut Srie, desain pasar rakyat ini akan dibakukan dan bakal menjadi acuan bagi setiap kabupaten dan kota dalam membangun gedung pasar.
“Misalnya di pasar itu harus ada ada fasilitas umum, seperti tempat ibadah, tempat bermain anak bahkan ruangan untuk ibu menyusui,” katanya. Sri mengemukakan pemerintah juga sedang membahas klasifikasi pasar dari sisi bangunan, serta merencanakan membuat dasar-dasar tata kelola manajemen pasar.
Bahkan pemerintah, menargetkan adanya lembaga pendidikan formal yang khusus mengeluarkan lulusan dengan kepandaian dalam pengelolaan pasar yang bersertifikat, minimal setingkat pendidikan diploma 1.
Sementara itu, beberapa pasar di Kota Palembang kurang diminati pedagang meski pasar tersebut baru saja dibangun. Salah satunya Pasar Talang Kelapa yang baru dibangun pada tahun lalu dengan menggunakan dana APBN.
Srie pun menyayangkan kondisi pasar tersebut yang belum menjadi pilihan pedagang untuk berjualan. “Saya juga heran mengapa hal itu dapat terjadi padahal sudah ada studi kelayakan sebelum pembangunan,” katanya.
Menurutnya, pemerintah kota harus bisa mengatasi atau pun menarik minat pedagang agar mau berjualan di pasar yang baru. Bukan hanya Pasar Talang Kelapa, Srie juga menyoroti mengenai Pasar 10 Ulu Palembang yang hingga kini belum maksimal meski sudah dikelola perusahaan daerah milik Pemkot Palembang, yakni PD Pasar.
Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang Edwin Effendy mengatakan pihaknya sudah fokus mengurus pasar baru yakni Pasar Talang Kepala yang pengelolaannya belum diserahkan ke PD Pasar.
Edwin mengemukakan terdapat 264 orang pedagang sudah mendaftar menjadi pelapak di pasar baru tersebut.
“Nanti penentuan lokasi lapaknya akan diundi, sehingga tidak ada lagi pungutan liar. Target kami pada 2017 sudah termanfaatkan dengan optimal,” katanya.
