Percepat Izin, Kepala BKPM: Yang Penting Proyek Berjalan

Senin, 30 Januari 2017 17:53 WIB

Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong dan Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam peluncuran layanan perizinan 3 jam di sektor energi dan sumber daya mineral di Kantor BKPM, Jakarta, Senin, 30 Januri 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal meluncurkan Layanan Cepat Perizinan 3 Jam terkait infrastruktur di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) hari ini. Layanan yang disebut layanan ESDM3J tersebut meliputi sembilan izin usaha sementara di bidang kelistrikan dan juga migas.

Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong mengatakan, izin usaha sementara tersebut dipercepat agar proyek-proyek investasi yang sudah direncanakan dapat segera dibangun. "Kami maunya izin itu tidak menghambat. Komprominya adalah izin sementara," katanya dalam peluncuran layanan ESDM3J, Senin, 30 Januari 2017, di Kantor BKPM, Jakarta Selatan.

Baca: Jokowi Minta BKPM Pakai Segala Jurus Raup Investasi


Setelah izin usaha sementara tersebut diterbitkan, menurut Thomas, perusahaan harus memenuhi daftar persyaratan, baik administratif dan teknis, yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2016. "Kalau dalam berjalannya proyek terbongkar bahwa dia melanggar atau tidak memenuhi syarat, izinnya bisa dicabut."

Senada dengan Thomas, Menteri ESDM Ignasius Jonan juga menegaskan bahwa izin usaha sementara itu bisa dicabut apabila perusahaan tak kunjung melengkapi persyaratan. Karena itu, menurut dia, masa berlaku izin usaha sementara tersebut berbeda-beda. "Bisa sebulan, dua bulan, sampai memenuhi persyaratan," katanya.

Jonan menambahkan, izin usaha sementara yang diberikan tidak meliputi bidang smelter karena izin usahanya lebih teknis. "Kami tidak bisa menerbitkan izin usaha sementara (untuk smelter) karena menyangkut amdal, lingkungan hidup, lokasi, dan sebagainya. Smelter diproses secara permanen izinnya," tutur Jonan.

Baca: Kepala BKPM : Kepercayaan Investor Tetap Tinggi


Adapun perizinan yang dapat diterbitkan melalui layanan ESDM3J adalah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara, Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG, Izin Usaha Sementara Penyimpanan Hasil Olahan/CNG, Izin Usaha Sementara Penyimpanan LNG, dan Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi.

Selain itu, Izin Usaha Sementara Pengolahan Hasil Olahan, Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi, Izin Usaha Sementara Niaga Umum Minyak Bumi/BBM, serta Izin Usaha Sementara Niaga Umum Hasil Olahan juga dapat diterbitkan melalui layanan cepat perizinan 3 jam yang baru diluncurkan BKPM tersebut.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?

35 hari lalu

Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya

Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

40 hari lalu

Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.

Baca Selengkapnya

BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

41 hari lalu

BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

Perusahaan minyak dan gas dari Singapura dan Amerika sudah tertarik berinvestasi ke carbon capture and storage (CSS) di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang

5 Maret 2024

Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, melaporkan Tempo ke Dewan Pers pada Senin lalu. Berikut ini rekam jejak Bahlil Lahadalia hingga menjadi Menteri Investasi.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPnBM Mobil Listrik, Mobil Impor Wajib Dapat Surat Persetujuan BKPM

22 Februari 2024

Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPnBM Mobil Listrik, Mobil Impor Wajib Dapat Surat Persetujuan BKPM

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah meneken perpanjangan bebas PPnBM bagi kendaraan listrik. Termasuk untuk impor CKD maupun CBU.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Guyur BLT hingga Naikkan Gaji ASN, TNI, dan Polri; SP Indofarma Minta Erick Thohir Selamatkan Perusahaan

31 Januari 2024

Terkini: Jokowi Guyur BLT hingga Naikkan Gaji ASN, TNI, dan Polri; SP Indofarma Minta Erick Thohir Selamatkan Perusahaan

SP Indofarma menggeruduk Kantor Kementerian BUMN hari in. Mereka berunjuk rasa dan menuntut Menteri BUMN Erick Thohir menyehatkan perusahaan.

Baca Selengkapnya

Bahlil Pamer Capaian Investasi Hasil Hilirisasi dan Industrialisasi, Sindir Tom Lembong

31 Januari 2024

Bahlil Pamer Capaian Investasi Hasil Hilirisasi dan Industrialisasi, Sindir Tom Lembong

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pamerkan nilai investasi lima tahun terakhir. Ia juga menyindir Tom Lembong dengan membandingkan capaiannya tersebut.

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Tom Lembong Tak Bisa Selesaikan Sistem OSS, Ekonom: Ada Miskoordinasi

28 Januari 2024

Luhut Sebut Tom Lembong Tak Bisa Selesaikan Sistem OSS, Ekonom: Ada Miskoordinasi

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyerang balik Tom Lembong.

Baca Selengkapnya

Profil Universitas Harvard, Almamater Tom Lembong yang Diragukan Intelektualnya oleh Luhut dan Bahlil

27 Januari 2024

Profil Universitas Harvard, Almamater Tom Lembong yang Diragukan Intelektualnya oleh Luhut dan Bahlil

Luhut hingga Bahlil ragukan intelektualitas Tom Lembong yang lulusan Universitas Harvard. Berikut profil kampusnya.

Baca Selengkapnya

Bahlil Singgung Tom Lembong Soal Lulusan Harvard, Berikut Profil Pendidikan Keduanya

26 Januari 2024

Bahlil Singgung Tom Lembong Soal Lulusan Harvard, Berikut Profil Pendidikan Keduanya

Menteri Investasi dan BKPM, Bahlil Lahadalia sebut kinerja Tom Lembong di Kementerian Investasi yang merupakan lulusan Harvard. Ini pendidikan mereka.

Baca Selengkapnya