TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk Cina, Liky Sutikno, khawatir tak menentunya kondisi politik di dalam negeri bakal mempengaruhi minat investasi dari Negara Tirai Bambu. Ia menyebutkan, terorisme, unjuk rasa, dan perseteruan terkait dengan toleransi beragama membuat investor ketakutan.
"Banyak teman-teman yang sampai sekarang belum berani. Mereka akhirnya mundur," kata Liky, Senin, 23 Januari 2017.
Liky menyatakan, Indonesia harus bersaing dengan negara tetangga untuk merebut daya tarik Cina karena tingkat risiko di Vietnam dan Malaysia jauh lebih kecil. Akibatnya, investor mengandalkan asuransi untuk melindungi modal. "Kalau risiko di Indonesia negatif, rate asuransi tambah naik. Terus terang mereka pasti cari tempat lain.”
Pemerintah Cina menyiapkan dana investasi US$ 50 miliar untuk disebar ke berbagai negara. Indonesia hanya menikmati 10 persen dana itu. Mayoritas investasi Cina ke Indonesia masuk lewat sektor swasta karena pasar yang menggiurkan.
Di sisi lain, Indonesia dapat memanfaatkan peluang kebijakan pemerintah Cina yang sedang mengubah kebijakan investasi dari sektor ekspor ke konsumsi. "Waktunya tinggal 6 bulan-1 tahun untuk mendukung karena dana investasi itu harus disebar," kata Liky.
Staf Ahli Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Makro Keuangan Bobby Rafinus mengatakan isu intoleransi SARA hanya mempengaruhi pasar modal dan keuangan selama beberapa hari terakhir. Namun, sektor tersebut juga rentan terhadap ketidakpastian ekonomi global.
Kementerian Perekonomian terus mengawasi dampak faktor ini lewat kinerja inflasi dan anggaran pendapatan dan belanja negara. "Kami juga kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja mengembangkan vokasi untuk berikan alternatif terhadap angkatan kerja kita," kata Bobby.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri mengatakan kemiskinan dan pengangguran menyebabkan isu intoleransi tumbuh subur. Sedangkan pengangguran dari angkatan kerja terdidik muncul karena ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar. "Angkatan kerja yang menganggur usia 15-24 tahun ini, yang rentan secara ekonomi kaitannya dengan isu SARA," kata Hanif.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mendorong penegakan hukum untuk mengembalikan iklim positif di dunia usaha. Selama ini kegaduhan politik mengakibatkan pengusaha enggan menyalurkan dana amnesti pajak ke sektor riil. "Karena kalau sudah di sana, mereka tak bisa jual lagi. Makanya pemerintah harus konsekuen, jangan ragu."
