TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengeluarkan hasil kajian awal kebutuhan kereta ekspres berkecepatan 160 kilometer per jam rute Jakarta-Surabaya. Jenis kereta ini dinilai mencukupi untuk mengurangi beban transportasi darat dan udara.

"Kenapa kok tidak dibuat secepat Shinkansen (kereta cepat Jepang). Karena biayanya sangat besar, dari hasil kajian awal memakai kereta ekspres dengan kecepatan 160 kilometer per jam saja sudah cukup," kata Kepala BPPT Unggul Priyanto, di Jakarta, Kamis, 19 Januari 2017.

Berdasarkan kajian awal revitalisasi kereta ekspres Jakarta-Surabaya yang dilakukan BPPT bersama Kementerian Perhubungan, PT KAI dan Jepang, menurut Unggul, pengembangan kereta ekspres ini cukup mendesak. Seharusnya pada 2017 sudah dikerjakan, meski peminat proyek ini akan susah didapat.

Baca Juga: Ini Poin-poin Kesepakatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Unggul juga mengatakan berdasarkan hasil kajian tersebut, rel kereta yang sekarang digunakan masih bisa digunakan jika memang kereta ekspres berkecepatan 160 kilometer per jam yang dikembangkan. "Tdak perlu membuat jalur rel kereta yang baru," ujar Unggul sembari menambahkan bahwa kajian yang dilakukan oleh ahli-ahli dari Indonesia.

Unggul berharap, dalam proyek ini tingkat kandungan dalam negeri akan maksimal. Bahkan, kata Unggul, jika pembangunan atau revitalisasi kereta ekspres Jakarta-Surabaya dilakukan dengan menggunakan soft loan, kandungan lokalnya masih bisa dinaikkan.

Selain menyelesaikan kajian kereta ekspres Jakarta-Surabaya, BPPT pada 2016 juga melakukan pendampingan teknis pembangunan light rapid transit (LRT) di Palembang dan pengkajian sistem LRT Jabodetabek bersama Kementerian Perhubungan, serta kajian kereta cepat Jakarta-Bandung.

Sima: Cerita Menteri Luhut Soal Surat Resmi Proyek Kereta Cepat ke Jepang

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada Jepang untuk menyusun proposal awal terkait rencana kerja sama proyek revitalisasi jalur kereta utara Jawa tersebut.

Budi menjelaskan, dalam proposal tersebut juga akan dikaji prastudi kelaikan, serta kesepakatan nilai investasi. Nantinya, kata Budi, hasil proposal awal dari Jepang akan dicocokkan dengan hasil studi yang dibuat Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Nilai proyek ini diperkirakan mencapai Rp80 triliun.

ANTARA