Sri Mulyani Buktikan Pemotongan Anggaran Tak Ganggu Ekonomi

Reporter

Rabu, 18 Januari 2017 17:39 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 Januari 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5 persen. Menurut Sri, angka tersebut dapat dicapai apabila pertumbuhan pada kuartal IV melebihi 4,7 persen pada 2016. Bank Indonesia memperkirakan, ekonomi pada kuartal IV mencapai 4,9 persen.

"Sehingga, secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi pada 2016 dapat mencapai 5 persen atau lebih sedikit," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Januari 2017.


Baca : Ditanya DPR Soal Tarif STNK-BPKB, Ini Penjelasan Sri Mulyani


Sri Mulyani menjelaskan, apabila pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen, hal tersebut menunjukkan pemotongan anggaran yang dilakukan pada Agustus lalu tidak mempengaruhi perekonomian. "Walaupun ada pengurangan belanja pemerintah, pertumbuhan masih lebih besar dari 2015."

Pada 2016, Sri Mulyani menambahkan, konsumsi rumah tangga membaik karena inflasi termasuk rendah, yakni 3,02 persen. Sementara itu ekspor-impor, pada kuartal III dan IV, menunjukkan pelemahan yang tidak sedalam pada 2015 dan awal 2016. "Masih terdapat negative growth pada kuartal IV."


Baca : Peringatan Sri Mulyani Soal Efek Kebijakan Ekonomi Trump


Menurut Sri Mulyani, inflasi yang dicapai sepanjang 2016 ini termasuk rendah, terendah dalam satu dekade terakhir. Hal itu didukung oleh kestabilan harga barang-barang yang diatur pemerintah. "Kami perlu mewaspadai inflasi dari harga komoditas yang mudah bergejolak," katanya.


Advertising
Advertising

Dari sisi neraca perdagangan, Sri Mulyani berujar, ekspor turun 3,9 persen dan impor pun turun 4,94 persen. Penurunan impor yang cukup dalam itu disebabkan oleh turunnya impor barang modal dan bahan baku. "Berarti, sektor produksi masih tertekan. Ini yang perlu dimonitor," tuturnya.

Ke depan, Sri Mulyani ingin memperbaiki kualitas belanja, baik dari penyerapan maupun efektivitas. Proyeksi penerimaan, kata dia, juga perlu dibuat seakurat mungkin. "Oleh karena itu, reformasi perpajakan, baik dari sisi pajak maupun bea cukai, penting. Pembiayaan juga akan dilakukan dengan hati-hati."

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

2 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

2 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

7 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

10 jam lalu

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

SKK Migas akan terus memantau pelaksanaan komitmen kerja pasti di Blok Corridor yang dikelola PT Medco Energi International Tbk. (MEDC),

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

11 jam lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

23 jam lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

1 hari lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

1 hari lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

Kuasa hukum eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu untuk klarifikasi LHKPN.

Baca Selengkapnya

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

1 hari lalu

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Alasan Bea Cukai menahan 9 supercar milik pengusaha Malaysia, Kenneth Koh

Baca Selengkapnya