TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah berfokus melaksanakan program elektrifikasi 2.500 desa di seluruh Indonesia. Guna mencapai target, Kementerian meluncurkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Melalui Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Listrik untuk Skala Kecil.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mengatakan, saat ini, total ada 2.509 desa yang belum teraliri listrik, seperti di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. "Utamanya berlokasi di Papua," ujarnya, di Direktorat Jenderal Kelistrikan, Kuningan, Jakarta, Senin, 16 Januari 2017.

Baca: Kapasitas Listrik 70 Ribu MW hingga 2019

Arcandra menuturkan, hingga 2019, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) hanya mampu menerangi sekitar 500 desa. Sedangkan pemerintah menginginkan rasio elektrifikasi dapat terus meningkat pesat. "Dalam Permen ini dimaksudkan untuk mendorong BUMD, koperasi, hingga swasta untuk mengerjakan elektrifikasi 2.000 desa sisanya."

Namun, Arcandra berujar, pembangunan oleh pihak lain harus tetap memperhatikan kualitas pembangkit. "Harga jual pembangkitnya juga jangan terlalu mahal, less cost tapi jangan setengah-setengah," katanya.

Arcandra mengatakan pihaknya berharap rasio elektrifikasi pada 2017 bisa mencapai 92,75 persen dari total 82.190 desa di seluruh Indonesia.

Baca: IFC dan GE Incar Proyek Listrik Pulau Terpencil

"Karena tidak semuanya bisa dijangkau PLN. Ada wilayah-wilayah tertentu yang diharapkan bisa dijangkau oleh pemegang usaha setempat," ujarnya. Adapun rasio elektrifikasi saat ini baru mencapai 91,6 persen.

GHOIDA RAHMAH