(ki-ka) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berbincang sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, 27 September 2016. Rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo itu membahas strategi peningkatan citra Indonesia di dunia. Tempo/Aditia noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengatakan adanya istilah “kutukan sumber daya alam” menuntut pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Sebab jika hanya mengeksploitasi sumber daya alam, maka keuntungannya hanya bersifat sementara. Selain itu sumber daya alam yang berlimpah dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan bahkan menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan yang besar.
"Saya mengapresiasi, semakin banyak kepala daerah yang tidak langsung menyerah terhadap keadaan tapi mencari cara untuk memperkuat anggaran pendapatan belanja daerah dan menggerakkan ekonomi daerahnya," ujar dalam Seminar Nasional Pembangunan Inovatif di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Januari 2017.
Menurut Bambang, peran inovasi sangat sentral dalam mempercepat masyarakat yang berdaya saing. Tidak hanya dari sumber daya alam yang dimiliki tapi yang lebih penting bagaimana mengolah sumber daya alam tersebut dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas.
Bambang menuturkan, Indonesia kaya akan sumber daya alam. Tapi, sumber daya alam yang berlimpah tersebut belum bisa menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. "Pertanyaan ini harus terus kita ajukan kepada semua pihak. Logikanya, kalau kita punya sumber daya alam, negara tersebut akan sejahtera," katanya.
Bambang mengungkapkan ada waktu tertentu negara akan makmur, akan kelihatan sejahtera, banyak orang kaya baru yang muncul, dan masyarakat menerima banyak manfaat. Tapi, itu hanya bersifat sangat sementara. “Sangat sementara karena harga sumber daya alam fluktuatif. Suatu saat bisa tinggi sekali, suatu saat bisa rendah sekali," ujarnya.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
