Hadang Buah Impor, Pemerintah Bentuk Klaster per Daerah

Reporter

Kamis, 5 Januari 2017 15:35 WIB

Pedagang membenahi pohon dan buah jeruk jenis kumquat dan chusa yang diimpor dari Tiongkok di kawasan Senayan, Jakarta, 31 Januari 2016. Pohon jeruk yang dipercaya warga keturunan Tionghoa dapat membawa keberuntungan. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan produk hortikultura impor membanjiri pasar dalam negeri. Padahal produk-produk dari Indonesia tidak kalah dengan produk impor.

Namun, karena petani tidak punya akses ke pasar, mereka tidak bisa memperbaiki kualitas. "Di toko buah, sedikit sekali yang lokal. Karena itu, kami akan ajak bicara importir, kenapa masih impor? Kenapa tidak beli dari dalam negeri? Saya tidak bilang tidak boleh impor. Saya akan bilang, kenapa you tidak beli lokal?" kata Enggar di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 5 Januari 2017.

Baca: Harga Cabai Rp 200 Ribu, Menko Darmin: Tak Bisa Dibiarkan

Menurut Enggar, apabila importir buah mau menjadi standby buyer bagi produk-produk hortikultura dalam negeri, hasil panen petani di daerah akan lebih terjamin. "Saat ini, produksi terus menurun karena tidak ada buyer. Buyer hanya di pasar tradisional," ujarnya.

Selain itu, menurut arahan Presiden Joko Widodo, Enggar bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga akan membentuk klaster bagi produk-produk hortikultura. "Jeruk, misalnya, Pontianak, Garut, kita dorong. Kami bikin klaster daerah-daerah tertentu, mereka produksinya apa," katanya.

Baca: 2016, Kementerian Perdagangan Revitalisasi 878 Pasar

Apabila klaster bagi produk-produk hortikultura tak kunjung dibuat, menurut Enggar, akan muncul persoalan terkait dengan skala ekonomi. "Ambil sawi, bawang, dan sebagainya dari beberapa tempat, skala ekonominya masih harus dipertimbangkan," ujarnya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

3 hari lalu

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

3 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

3 hari lalu

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

9 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

9 hari lalu

Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

Kementerian Perdagangan menggelar pameran dekorasi rumah Indonesia di Taiwan, total transaksi yang diperoleh Rp 4,73 miliar.

Baca Selengkapnya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

9 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

Menteri Perdagangan melantik pejabat eselon I dan II. Dia berpesan agar siap menghadapi keadaan geopolitik Timur Tengah saat ini.

Baca Selengkapnya

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

11 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

11 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa utang rafaksi minyak goreng akan segera dibayarkan.

Baca Selengkapnya

Kemendag Gelar Festival Hari Konsumen Nasional

15 hari lalu

Kemendag Gelar Festival Hari Konsumen Nasional

Kementerian Perdagangan atau Kemendag menggelar festival untuk memperingati Hari Konsumen Nasional (Harkonas).

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen

17 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen

Kementerian Perdagangan menyebut sektor penjualan online paling banyak dilaporkan keluhan konsumen lantaran banyak penipuan. Selain itu, Kemendag telah menutup setidaknya 223 akun yang diindikasi sebagai penipu.

Baca Selengkapnya