Perolehan Pajak 82 Persen dari Target, Defisit APBN Aman?

Selasa, 3 Januari 2017 09:00 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan tos dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, usai mengikuti sidang pembacaan putusan uji materi UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), di Mahkamah Konstitusi, 14 Desember 2016. Dalam sidang putusan tersebut, MK menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh empat pemohon terhadap undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, karena dinilai tidak terdapat adanya suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang dasar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan penerimaan pajak menjelang akhir tahun sudah mendekati 82 persen dari target dalam APBN-Perubahan 2016. "Sampai sekarang nyaris 82 persen. Ini masih berjalan, nanti saya kasih evaluasinya," kata Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal PajakYon Arsal di Jakarta, Sabtu pekan lalu.

Yon menegaskan, realisasi ini masih bersifat sementara. Sebab, penghitungan akhir penerimaan pajak pada 2016 akan dilakukan setelah tahun anggaran tersebut selesai.

Yon menambahkan, realisasi penerimaan yang masih dalam proses penghitungan antara lain berasal dari uang tebusan dari program amnesti pajak periode dua, yang berakhir pada Sabtu pekan lalu.

Menurut rencana, realisasi penerimaan ataupun belanja negara pada 2016 hasilnya diumumkan oleh Menteri Keuangan pada Selasa besok.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara juga memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan APBN-P 2016, karena realisasinya telah sesuai dengan perkiraan awal.

Salah satunya pencapaian defisit anggaran yang hingga akhir tahun masih di bawah proyeksi 2,7 persen terhadap PDB. "Defisit masih aman," ujar Suahasil.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan berfokus terhadap upaya pencapaian penerimaan perpajakan hingga akhir tahun, agar tidak terlalu meleset dari target.

"Untuk pajak kami masih akan lakukan monitor dari tax amnesty dan (penerimaan) rutin. Kita lihat sampai akhir tahun, 31 Desember," kata Sri Mulyani saat ditemui di Jakarta 19 Desember 2016.

Untuk itu, Sri Mulyani meminta komitmen dari seluruh jajaran pegawai pajak serta Bea dan Cukai agar realisasi penerimaan perpajakan tercapai secara optimal, meski target sebesar Rp 1.539,2 triliun tidak terpenuhi.

"Semua sudah dikalkulasi. Kami tetap berharap yang terbaik dan meminta Direktorat Jenderal Pajak untuk terus-menerus fokus pada target yang sudah beberapa kali dibahas dan direvisi," kata Sri Mulyani.

ANTARA

Berita terkait

Jokowi Beberkan Alasan Belum Akan Tambah Insentif Mobil Listrik Tahun Ini

15 Februari 2024

Jokowi Beberkan Alasan Belum Akan Tambah Insentif Mobil Listrik Tahun Ini

Presiden Jokowi menyebutkan, untuk sementara ini belum ada insentif lagi untuk mobil listrik di tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Airlangga Yakin Penjualan Mobil Listrik Tembus 200 Ribu Unit per Tahun Didorong 2 Faktor Ini

6 Februari 2024

Airlangga Yakin Penjualan Mobil Listrik Tembus 200 Ribu Unit per Tahun Didorong 2 Faktor Ini

Menteri Airlangga yakin penjualan mobil listrik di dalam negeri, baik mobil listrik murni maupun hybrid, bisa mencapai target 200.000 unit per tahun.

Baca Selengkapnya

Airlangga Mau Kasih Diskon PPh untuk Pengusaha Hiburan, Ini Kata Kemenkeu

30 Januari 2024

Airlangga Mau Kasih Diskon PPh untuk Pengusaha Hiburan, Ini Kata Kemenkeu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berencana memberikan diskon PPh Badan untuk pengusaha hiburan. Kementerian Keuangan buka suara soal ini.

Baca Selengkapnya

KPK Berencana Serahkan Penyelidikan OTT Sidoarjo Ke Polisi

29 Januari 2024

KPK Berencana Serahkan Penyelidikan OTT Sidoarjo Ke Polisi

KPK dikabarkan akan menyerahkan penyelidikan OTT di Sidoarjo ke polisi. Diduga untuk menutupi keterlibatan pejabat tertinggi

Baca Selengkapnya

Pimpinan KPK Dikabarkan Terbelah saat Menetapkan Tersangka Utama OTT di Sidoarjo

29 Januari 2024

Pimpinan KPK Dikabarkan Terbelah saat Menetapkan Tersangka Utama OTT di Sidoarjo

KPK melakukan OTT di Sidoarjo dalam perkara pemotongan pembayaran insentif pajak. Bupati Ahmad Muhdlor Ali diduga terlibat

Baca Selengkapnya

Penetapan Tersangka OTT KPK di Sidoarjo Diduga Mandek, Bupati Dikabarkan Lolos

29 Januari 2024

Penetapan Tersangka OTT KPK di Sidoarjo Diduga Mandek, Bupati Dikabarkan Lolos

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo pada Jumat kemarin, tapi hingga Ahad tak kunjung mengumumkan tersangka

Baca Selengkapnya

OTT KPK di Sidoarjo, Kantor Kabid Pajak Daerah Disegel

26 Januari 2024

OTT KPK di Sidoarjo, Kantor Kabid Pajak Daerah Disegel

KPK menyegel beberapa ruangan di kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.

Baca Selengkapnya

KPK Tangkap 10 Orang di Sidoarjo, Perkara Insentif Pajak dan Retribusi Daerah

26 Januari 2024

KPK Tangkap 10 Orang di Sidoarjo, Perkara Insentif Pajak dan Retribusi Daerah

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya melakukan OTT di Sidoarjo, Jawa Timur

Baca Selengkapnya

Tarif Pajak Hiburan yang Tak Menghibur Industri

25 Januari 2024

Tarif Pajak Hiburan yang Tak Menghibur Industri

Pelaku usaha industri hiburan jenis diskotek hingga spa memprotes rencana kenaikan pajak hiburan hingga 40-75 persen. Pemerintah menjanjikan insentif

Baca Selengkapnya

Pemerintah Beri Insentif Pajak Hiburan, Bagaimana Perhitungannya?

23 Januari 2024

Pemerintah Beri Insentif Pajak Hiburan, Bagaimana Perhitungannya?

Pemberian insentif ini menjadi hasil dari permintaan langsung Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai pajak hiburan dalam UU HKPD.

Baca Selengkapnya