Tax Amnesty Tahap II Rampung, Repatriasi Baru Rp 141 T  

Reporter

Editor

Abdul Malik

Minggu, 1 Januari 2017 11:22 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan tos dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, usai mengikuti sidang pembacaan putusan uji materi UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), di Mahkamah Konstitusi, 14 Desember 2016. Dalam sidang putusan tersebut, MK menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh empat pemohon terhadap undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, karena dinilai tidak terdapat adanya suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang dasar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta – Program pengampunan pajak (tax amnesty) tahap kedua berakhir pada 31 Desember 2016. Tercatat, dana repatriasi menyentuh Rp 141 triliun. Angka itu masih jauh di bawah target pemerintah, yakni Rp 1.000 triliun pada 31 Maret 2017 atau baru sekitar 14 persen. Meski begitu, pemerintah masih memiliki waktu tiga bulan ke depan untuk melaksanakan program ini.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang dikutip pada Minggu, 1 Januari 2017, dalam periode tax amnesty tahap II pada Oktober–Desember 2016, diperoleh data surat penyertaan harta (SPH) yang disampaikan sebanyak 638.023 SPH. Dari angka itu, jumlah harta yang dilaporkan mencapai Rp 4.296 triliun. Dari angka tersebut, jumlah deklarasi harta dalam negeri Rp 3.143 triliun, deklarasi luar negeri Rp 1.013 triliun, dan repatriasi Rp 141 triliun.

Adapun jumlah deklarasi dalam dan luar negeri, yang mencapai Rp 4.156 triliun, melampaui target pemerintah yang sebesar Rp 4.000 triliun.

Hingga akhir 2016, jumlah dana tebusan dari program pengampunan pajak mencapai Rp 103,3 triliun.

Dari jumlah tersebut, diperoleh dana tebusan yang diterima Direktorat Jenderal Pajak yang berasal dari dana repatriasi dan deklarasi aset, baik dalam negeri maupun luar negeri, mencapai Rp 103,3 triliun. Angka itu merepresentasi 63 persen dari target total dana tebusan hingga akhir Maret 2017, yang sebesar Rp 165 triliun.

Dana tebusan tersebut rinciannya dari badan non-usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Rp 12,4 triliun, orang pribadi non-UMKM Rp 85,8 triliun, orang pribadi UMKM Rp 4,74 triliun, serta sisanya adalah badan UMKM.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Yon Arsal, sebelumnya, menyatakan secara total penerimaan pajak menjelang akhir 2016 mendekati 82 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Meski begitu, angka tersebut masih bersifat sementara. “Sebab, penghitungan akhir penerimaan pajak pada 2016 akan dilakukan setelah tahun anggaran tersebut selesai,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total target pendapatan negara dalam APBN-P 2016 sebesar Rp 1.782 triliun. Dari angka itu, rinciannya, target penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.539 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 245,1 triliun, serta hibah Rp 2 triliun.

DESTRIANITA | ABDUL MALIK



Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

13 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

43 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

46 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

53 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya