TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memfasilitasi program sertifikasi 1.183 tenaga konstruksi se-Sulawesi .

Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar Moody Sanger menjawab pers di Makassar, Kamis, di sela Pembukaan Sertifikasi Tenaga Konstruksi Serentak se-Sulawesi, di Makassar menyebutkan, program itu bagian dari kegiatan serupa di Surabaya dan Jakarta dengan jumlah peserta masing-masing 1200 orang.

Khusus untuk Sulawesi seribu lebih tenaga konstruksi itu antara lain terdiri dari 110 orang juru ukur di Politeknik Negeri Makassar, 35 orang di Universitas Hasanuddin, 100 orang juru ukur dari SMK Negeri V Makassar, dan 75 orang pelaksana jalan Enrekeng, 155 orang dari Pare-Pare.

Kemudian, 35 orang tukang/mandor dari Gowa, 50 orang tukang/mandor dari Bumikarsa, 200 orang tukang/mandor dari LPJK, 25 orang tukang/mandor di Bumi Tamalanrea Permai, 200 orang dari Provinsi Sulawesi Tengah dan 200 orang dari Provinsi Sulawesi Barat.

Gerakan sertifikasi ini, kata dia, merupakan bagian dari target sertifikasi nasional hingga 2019 sebanyak 750 ribu tenaga konstruksi ahli dan terampil.

Program ini, katanya, selain untuk meningkatkan daya saing tenaga konstruksi nasional dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN dan daya saing global 2020, juga untuk data tenaga konstruksi nasional.

"Jujur untuk di Sulsel saja, sampai saat ini belum ada data valid jumlah tenaga konstruksi karena selama ini memang kita lemah di data dan tidak ada koordinasi soal ini dengan pihak terkait" katanya.

Oleh karena itu, katanya, mulai tahun depan pihaknya akan melakukan survei data tenaga konstruksi di Sulawesi Selatan agar dapat diketahui potensi tenaga konstruksi riil baik yang terampil maupun ahli.

"Anggaran yang disiapkan sekitar Rp1 miliar, " ujarnya.

Sementara itu, menurut Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Daerah Sulawesi Selatan Panguriseng, sampai saat ini juga mengakui data valid jumlah tenaga konstruksi di daerah ini memang belum ada.

"Karena itu, melalui sertifikasi ini, secara perlahan dan pasti mereka akan terdata, " katanya.

Dia menjelaskan, sesuai UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga konstruksi harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh LPJK.

Data LPJK Sulsel hingga saat ini menyebutkan ada sekitar 13 ribu tenaga konstruksi di daerah ini yang memiliki sertifikat dengan kategori tenaga terampil (TT) sebanyak delapan ribu orang dan tenaga ahli (TA) sebanyak lima orang.

"Hingga akhir tahun ini kami targetkan ada penambahan 1.400-an tenaga konstruksi tersertifikasi lagi dari 1600-an orang yang sudah ada," katanya.

Dia menyebutkan, angka tiga ribu tenaga konstruksi bersertifikat ini merupakan hasil program gratis dalam tiga kali angkatan di tahun ini.

"Hingga lima tahun ke depan, target kami minimal 3.000 tenaga konstruksi bersertifikat atau maksimal hingga 5.000 orang per tahun, " katanya.

Sertifikasi SMK

Pada kesempatan itu, Staf Ahli Gubernur Sulsel Bidang Pemerintahan, Andi Hasbullah bertekad setiap lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sulsel sudah memiliki sertifikat tenaga konstruksi.

"Melalui kegiatan semacam ini maka tahun depan lulusan SMK juga punya sertifikat konstruksi, selain ijazah sehingga akan memudahkan mereka mencari lapangan kerja, " katanya.

Hal ini, tegasnya, untuk meningkatkan daya saing mereka dalam rangka menghadapi pasar tenaga kerja di era liberalisasi ASEAN sejak 2015.

"Sulsel ke depan akan menjadi daya tarik sendiri bagi pasar tenaga kerja asing, termasuk lokal karena daerah ini memiliki pertumbuhan ekonomi 8,2 persen tahun lalu atau lebih tinggi dari nasional sebesar lima persen, " katanya.

Salah satu tanda tingginya pertumbuhan ekonomi itu, kata Andi, adalah 50 persen uang beredar di Kawasan Timur Indonesia terdapat di provinsi Sulsel.

ANTARA