Pemerintah Jamin Stok Beras Aman Hingga Mei 2017

Reporter

Kamis, 8 Desember 2016 23:02 WIB

TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menjamin stok beras kebutuhan masyarakat dalam kondisi aman atau masih mencukupi hingga Mei 2017, dan tidak ada rencana untuk menambah pasokan dengan melakukan importasi.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (8 Desember 2016), mengatakan bahwa stok beras tersebut saat ini ada di pedagang dan Perum Bulog.

Untuk para pedagang, kata dia, bisa mengelola penyimpanan komoditas tersebut lebih dari 3 bulan selama mendaftarkan gudang dan berapa banyak stok yang dimiliki.

"Untuk stok, terjamin hingga tahun depan. Stok ada di pedagang dan Bulog. Pedagang menyatakan siap untuk menambah stok dari panen. Namun, jangan dituduh sebagai penimbun dan pengoplos," kata Enggartiasto.

Pemerintah telah memiliki instrumen pengendalian dan harga pangan melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga dan Penyimpanan Bahan Kebutuhan Pokok Penting. Pemerintah menentukan batas waktu penimbunan barang di luar batas kewajaran, yakni maksimal selama 3 bulan.

Enggartiasto menegaskan bahwa Kementerian Perdagangan akan menjamin supaya para pedagang yang melakukan serapan beras petani tidak dituduh sebagai penimbun atau pengoplos beras selama melaporkan jumlah stok dan gudang-gudang yang mereka miliki.

Saat ini, harga beras kualitas medium di Pasar Induk Beras Cipinang Rp8.500,00 sampai dengan Rp9.500 per kilogram.

Jumlah stok beras yang dimiliki oleh pedagang kurang lebih sebanyak 15 juta sampai dengan 18 juta ton yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Mei 2017, sementara yang ada di Perum Bulog hingga saat ini sebanyak 1,75 juta ton.

Pemerintah menyatakan bahwa dengan jumlah stok beras tersebut, pasokan dalam kondisi aman.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga mendorong peranan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk melakukan pendataan gudang-gudang agar pelaku usaha bisa menggunakannya.

Pemerintah mendorong pelaku usaha untuk menyimpan stok yang diharapkan juga mampu membantu para petani.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan bahwa mereka akan memberikan laporan terkait dengan gudang dan stok beras yang dimiliki untuk membantu pemerintah dalam upaya pengelolaan stok beras.

"Pemerintah akan memiliki data yang akurat untuk mengambil keputusan terkait apa yang harus dilakukan. Berdasarkan laporan dari daerah, posisi tahun ini produksi cukup baik," kata Sutarto.

Namun, akibat curah hujan yang tinggi karena La Nina, kualitas beras mengalami penurunan meski ada peningkatan produksi.

Perpadi mengharapkan pemerintah bisa memberikan fasilitas kredit untuk pengadaan pengering guna meningkatkan kualitas.

Pemerintah juga berupaya untuk mengoptimalkan sistem resi gudang terintegrasi, mulai dari pengeringan hingga penggilingan.

Dengan mengoptimalkan skema tersebut, diharapkan bisa membantu para petani untuk skema keuangan dan pembiayaan.


ANTARA

Berita terkait

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

14 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

1 hari lalu

Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

Kemendag berencana memanfaatkan perjanjian dagang bilateralnya dengan Cile untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Selatan.

Baca Selengkapnya

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

2 hari lalu

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

Pertemuan organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Arequipa, Peru kembali membahas Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

2 hari lalu

Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

Kementerian Perdagangan mengungkapkan saat ini fenomena alih mitra dagang sejumlah negara telah mempengaruhi ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

5 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

8 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menyebut bisnis waralaba di sektor makanan dan minuman menjadi yang terbesar

Baca Selengkapnya

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

15 hari lalu

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

16 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

16 hari lalu

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

21 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya