Wakil Presiden Jusuf Kalla, memberikan keterangan kepada awak media, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 7 Desember 2016. Jusuf Kalla menyatakan Pemerintah menyampaikan rasa bela sungkawa atas bencana gempa bumi berkekuatan 6,4 SR menyebabkan korban jiwa yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Biereun di Provinsi Aceh, sementara pemerintah tidak memiliki kriteria apakah musibah gempa ini tergolong bencana nasional atau tidak. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf mengatakan sistem, prosedur, dan pengawasan serta sistem akuntansi yang baik akan mendukung pemerintahan yang bersih dari korupsi.
"Kalau kita ingin mengurangi korupsi pasti membutuhkan akuntan-akuntan yang baik. Sehebat apapun KPK tanpa laporan BPKP tentu tidak bisa menuntut seseorang," kata Wapres di Bandung, Kamis, 8 Desember 2016.
Wapres mengemukakan hal itu saat membuka Regional Public Sector Conference (RPSC) ke-4, Konvensi Nasional Akuntansi (KNA) ke-8 dan Peringatan HUT ke-59 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Bandung.
Wapres mengatakan profesi akuntan juga selain disenangi juga ditakuti. Pemerintah senang jika laporan keuangannya mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Tapi jika mendapat disclaimer, maka pimpinan negara atau para pejabat daerah disamping "takut" kepada KPK juga BPK.
"Karena itulah maka kita harus menjaga profesi akuntan ini dengan penuh pengetahuan, kepercayaan, dan tentu keterbukaan, transparansi dan kredibilitas," katanya.
Terkait ekonomi ke depan, Wapres juga mengatakan hal itu membutuhkan kerja keras semua pihak agar ekonomi tetap baik dan tumbuh.
"Tentunya kerja keras, kejujuran kita dan pengawasan dari sistim keuangan yang baik, dan itu tugas para akuntan," katanya.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
11 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Target Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Para Capres Dinilai Percuma Jika Andalkan Pertambangan
19 Desember 2023
Target Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Para Capres Dinilai Percuma Jika Andalkan Pertambangan
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan target pertumbuhan ekonomi para kandidat capres dan cawapres Pemilu 2024 cenderung tinggi.
CORE Proyeksikan Krisis Properti di Cina Diprediksi Berdampak Jangka Panjang ke RI
12 Desember 2023
CORE Proyeksikan Krisis Properti di Cina Diprediksi Berdampak Jangka Panjang ke RI
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, mengatakan krisis sektor properti di Cina sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia, terutama pada kinerja ekspor.
