Barang Sitaan Hasil Gratifikasi Dilelang 9 Desember

Reporter

Rabu, 7 Desember 2016 11:44 WIB

Petugas membuka paket yang diserahkan oleh Kepala Sekretariat Presiden, Darmansjah Djumala di Gedung KPK, Jakarta, 28 Oktober 2016. Barang yang diduga termasuk dalam gratifikasi tersebut diserahkan oleh Presiden Jokowi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan akan menggelar lelang barang milik negara yang berasal dari gratifikasi. Seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan, Rabu, 7 Desember 2016, lelang itu akan difasilitasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, Riau.

Lelang yang diadakan di Kompleks Gubernuran Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, tersebut akan digelar pada 9 Desember 2016. Terdapat 20 jenis barang yang akan dilelang, yakni ponel pintar, i-Pod, i-Pad, kain tenun, kain batik, pena, dan lain sebagainya. Adapun nilai limit lelang 20 jenis barang tersebut ditetapkan sebesar Rp 48,8 juta.

Masyarakat yang ingin menjadi peserta lelang dapat mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada situs http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id dengan mengunggah kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak, dan nomor rekening atas nama sendiri. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang sesuai dengan syarat dan harus sudah disetor paling lambat 8 Desember 2016.

Nantinya, pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang maksimal lima hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila pemenang lelang tidak melunasinya, pemenang lelang akan dikenai sanksi, yakni tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama enam bulan dan uang jaminan yang telah diberikan akan disetorkan ke kas negara.

Calon peserta lelang yang akan mengikuti lelang dapat mendatangi Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN di Gedung Syafruddin Prawiranegara II lantai 9 utara, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat. Selain itu, calon peserta lelang yang berminat mengikuti lelang dapat menghubungi KPNKL Pekanbaru.

ANGELINA ANJAR SAWITRI




Berita terkait

Pernah Bebas di Kasus Suap, Hakim Agung Gazalba Saleh Jalani Sidang Perdana Kasus Gratifikasi dan TPPU

2 jam lalu

Pernah Bebas di Kasus Suap, Hakim Agung Gazalba Saleh Jalani Sidang Perdana Kasus Gratifikasi dan TPPU

MA memvonis bebas hakim agung Gazalba Saleh di kasus suap. Kini ia menjalani sidang perdana di kasus gratifikasi dan pencucian uang.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

3 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

5 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik

7 hari lalu

Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik

Bea cukai sedang disorot masyarakat. Ini beberapa kasus yang membuat heboh

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

9 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

9 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

11 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

11 hari lalu

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Baca Selengkapnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

11 hari lalu

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.

Baca Selengkapnya