Presiden Jokowi: Berantas Praktek Impor Tekstil Ilegal  

Reporter

Selasa, 6 Desember 2016 21:11 WIB

Penjual kain di pusat tekstil Tanah Abang, Jakarta, Rabu (22/10). Melemahnya rupiah terhadap dollar AS justru menguntungkan industri tekstil dalam negeri karena tingkat penetrasi impor tekstil ilegal mengalami penurunan. TEMPO/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan akan mencegah dan memberantas praktek penyelundupan pakaian bekas serta impor tekstil dan produk tekstil (TPT) ilegal.

"Saya minta Bakamla, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Ditjen Bea-Cukai, kepolisian memperkuat sinergi untuk mengatasi permasalahan ini," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang TPT di kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2016.

Menurut Jokowi, permasalahan tersebut sudah jelas, tinggal melaksanakan pencegahan dan langkah-langkah pemberantasannya di lapangan. Kepala Negara pun mengatakan industri TPT Indonesia sampai saat ini belum mampu menguasai pasar domestik.

"Sebab, serbuan produk impor dari luar sering masuk melalui praktek-praktek impor ilegal dengan modus impor borongan atau rembesan dari kawasan berikat serta impor pakaian bekas dan pemalsuan nomor HS (harmonized system)," ujar Jokowi.

Baca:
Jokowi Belum Puas dengan Hasil Tax Amnesty
Harga Minyak Capai Level Tertinggi US$ 55 Per Barel
Anggota DPR Ingatkan Kerugian Pelarangan Alat Tangkap
Dua Ruas Tol Baru Senilai Rp 28 Triliun Siap Dibangun

Jokowi menuturkan industri TPT merupakan industri padat karya yang mampu menyerap banyak sumber daya manusia. Bahkan industri ini menciptakan lapangan kerja baru di sektor distribusi dan perdagangan, seperti yang bisa dilihat di Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau maraknya sentra-sentra fashion di Tanah Air.

"Saya melihat negara-negara industri, utamanya di Asia, seperti Jepang, Cina, Korea, mengawali revitalisasi menuju negara industri dengan mengembangkan manufaktur TPT," tutur Presiden Jokowi.

Presiden mencatat TPT Indonesia terus mengalami penurunan ekspor pada Januari-Oktober 2016 sebesar 4,3 persen dibandingkan periode yang sama 2015. Penurunan itu, menurut Jokowi, juga sejalan dengan kondisi pasar ekspor TPT Indonesia di dunia yang terus menurun.

"Dari 2,13 persen pada 2001 menjadi 1,56 persen pada 2015. Kita masih kalah dibanding Vietnam dan Bangladesh, yang masing-masing menguasai 3,62 persen dan 4,05 persen pangsa pasar TPT dunia," ujar Presiden Jokowi.

ANTARA


Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

15 menit lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

41 menit lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

55 menit lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

2 jam lalu

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai disorot usai banyak kritikan terkait kinerjanya. Berapa gajinya?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

3 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

3 jam lalu

Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

Mendag Zulhas bercerita panjang lebar soal alasan merevisi Permendag Nomor 36 Tahun 2024 soal pengaturan impor.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

4 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

11 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

13 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

13 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya