Pekerja memeriksa kondisi aliran listrik di gardu induk Pamona 275 KV di Area PLTA Poso Unit 2, Sulawesi Tengah, Senin (15/8). PT PLN (Persero) bisa melakukan penghematan sebesar Rp 373 miliar per tahun dengan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso berkapasitas 24 megawatt (MW) dimana penghematan tersebut berasal dari berkurangnya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini digunakan untuk mengaliri listrik di daerah tersebut. ANTARA/Muhammad Adimaja
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal mangkraknya proyek 34 pembangkit listrik dalam acara Infrastructure Week 2016 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu, 9 November 2016. Jokowi mengatakan pemerintah masih mencari solusi atas masalah tersebut selain berancang-ancang menyerahkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diusut. "Ini sebenarnya sudah urusan KPK, tapi kami juga ingin mencarikan solusi," ucapnya.
Presiden berujar, pemerintah masih mencari solusi untuk melanjutkan sebagian besar atau sebagian kecil dari proyek bernilai triliunan rupiah itu. Ia tidak ingin proyek itu benar-benar berhenti sepenuhnya.
Berbagai skema pendanaan dan kerja sama untuk melanjutkan proyek itu sedang dipertimbangkan. Namun, jika secara hukum dan teknis tak memungkinkan, Presiden akan menyerahkan kepada KPK sepenuhnya.
"Jangan sampai nanti Direktur Utama PLN Sofyan Basir yang kena masalah dari masalah direktur sebelumnya. Saya kira ini yang masih dipelajari," tutur Presiden.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan KPK sudah mulai menaruh perhatian pada isu-isu sumber daya mineral dan energi, seperti 34 proyek listrik yang mangkrak. Terkait dengan proyek itu, KPK akan mulai menyelidiki dugaan pelanggaran begitu ada laporan masuk.
"Kalau ada laporan, kami bisa lihat bahwa beberapa proyek itu bermasalah. Itu pasti akan kami selidik. Tapi, bagaimana penyelidikan dan sampai di mana tahapannya, mohon maaf, tidak bisa disampaikan," ujar Laode.
