Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pencapaian realisasi dan evaluasi program pengampunan pajak periode pertama di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Oktober 2016. Periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp3.826,81 triliun. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan valuasi atau penilaian aset negara terakhir dilakukan sepuluh tahun yang lalu. Total aset negara yang mencapai Rp 5.285 triliun yang diyakini sebagai nilai buku, menurut dia, sebetulnya bernilai lebih besar jika dihitung dengan harga pasar saat ini.
"Kalau dilihat di neraca murah, karena Rp 5.285 triliun adalah harga buku. Harga pasarnya pasti lebih besar,” ujar Sri Mulyani dalam pembukaan rapat kerja nasional Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Rabu, 2 November 2016. Karena itu, ia meminta valuasi diprioritaskan. “Sepuluh tahun sudah terlalu lama.”
Dalam sambutannya, sebelum Sri Mulyani, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Sonny Loho memaparkan bahwa total aset yang dimiliki pemerintah mencapai Rp 5.285 triliun per Juni. "Aset itu setiap tahun meningkat dengan adanya belanja modal dan inventarisasi. Ini menunjukkan bahwa skala perekonomian semakin besar."
Namun, menurut Sonny, aset tersebut belum termasuk aset sumber daya alam. Pada masa mendatang, Sonny mengatakan, DJKN akan membuat inventarisasi sumber daya alam. "Dengan inventarisasi sumber daya alam, bisa lebih mencerminkan kondisi kekayaan Indonesia," katanya.
Sri Mulyani menyambut baik rencana DJKN untuk menginventarisasi sumber daya alam. Menurut dia, kekayaan hutan, tambang, laut, dan lain sebagainya perlu dilakukan valuasi. "Saya tahu itu sulit. Apalagi kita masuk ke era accrual accounting. Tapi valuasi itu merupakan hal yang penting," tuturnya.
