Akibatnya, industri pupuk nasional kehilangan daya saing, tidak hanya di pasar internasional, tapi juga di dalam negeri Jika kondisi tersebut terus berlanjut maka pupuk impor akan masuk ke Indonesia dan hal itu tidak hanya akan mengganggu industri pupuk dalam negeri, namun juga berbahaya bagi ketahanan pangan nasional, karena ketersediaan pupuk tergantung pada impor.

"Bila terus berlanjut, mungkin kami harus menurunkan rate produksi. Namun dengan kabar baik ini (penurunan harga gas) kami bisa pastikan bahwa pabrik pupuk akan dapat bertahan dan mengamankan pasokan pupuk guna mendukung produksi pertanian," ujar Aas.

Ia mengapresiasi keputusan dan tekad pemerintah cq Presiden Joko Widodo yang ingin menurunkan harga gas di bawah enam dolar AS/MMBTU.

"Presiden terbukti berpihak terhadap petani, karena merekalah yang paling merasakan manfaatnya bila pupuk dapat dijual dengan harga murah dan tersedia setiap saat," ujar Aas.

PT Pupuk Indonesia yang membawahi lima BUMN pupuk seperti PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Sriwijaya, dan PT Pupuk Iskandar Muda, mendapat tugas dari pemerintah cq Kementerian Pertanian untuk mendistribusikan 9,5 juta pupuk bagi petani tanaman pangan di seluruh Indonesia.

Lebih jauh Aas mengatakan penurunan harga gas juga akan meringankan beban subsidi pupuk. "Tagihan subsidi kepada Pemerintah jelas akan berkurang juga," katanya.

Selain itu, lanjut Aas, bila produsen pupuk mampu bersaing, maka akan menghasilkan laba, sehingga bisa memberi kontribusi pajak dan dividen kepada pemerintah.