Dirjen Pajak Akan Buka Gerai Tax Amnesty di Tanah Abang

Reporter

Senin, 17 Oktober 2016 14:06 WIB

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mendatangi salah satu kios di Pasar Tanah Abang, Senin, 17 Oktober 2016. Tempo/Angelina Anjar

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi berencana membuka gerai pelayanan pengampunan pajak atau tax amnesty di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rencana itu pun sudah direstui pengembang Pasar Tanah Abang Blok A dan Blok B, Djan Faridz.

"Setiap lantai di sini mungkin akan dibuka 2-3 counter untuk pelayanan amnesti pajak. Di counter tersebut menyerahkan SPH (surat pernyataan harta) juga bisa," ujar Ken dalam konferensi pers sebelum blusukan di Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, 17 Oktober 2016.

Djan, yang juga politikus Partai Persatuan Pembangunan, mengatakan sangat mendukung rencana pembukaan counter pelayanan tax amnesty di Pasar Tanah Abang. "Saya siap menjembatani Direktorat Jenderal Pajak untuk membuka counter di semua lantai," tutur Ken.

Saat berkeliling di Pasar Tanah Abang, Ken dan Djan memberitahukan rencana pembukaan counter layanan tax amnesty itu kepada para pedagang, dari lantai 3, lantai 2, sampai lantai 1. Djan juga meminta agar para pedagang tidak takut dengan pajak. "Enggak kok, Pak. Kan, demi kelancaran," katanya.

Hari ini, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi blusukan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Maksud kedatangan Ken ke pusat grosir tersebut tak lain untuk mensosialisasikan program pengampunan pajak atau tax amnesty kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di sana.

Hal itu dilakukan menyusul masih sedikitnya keikutsertaan UMKM dalam tax amnesty. Beberapa pekan lalu, Ken mengatakan, wajib pajak UMKM yang mengikuti tax amnesty selama periode I baru 69.500 wajib pajak. Padahal, menurut data, jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar sebanyak 600 ribu.

Sedikitnya UMKM yang ikut tax amnesty juga tercermin dari uang tebusan. Hingga hari ini, tebusan lebih banyak didapatkan dari wajib pajak non-UMKM, yakni mencapai Rp 90,4 triliun. Adapun tebusan dari wajib pajak orang pribadi UMKM hanya Rp 3,07 triliun dan dari wajib pajak badan UMKM hanya Rp 199 miliar.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

12 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

42 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

45 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

53 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya