Capai Target SDGs, Bappenas Gandeng Filantropi Indonesia

Jumat, 7 Oktober 2016 23:02 WIB

Bambang Brodjonegoro. antaranews.com

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggandeng Filantropi Indonesia untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berharap kerja sama tersebut bisa mendorong filantrop lainnya untuk bergabung.

Bambang mengatakan target SDGs selama ini hanya dikejar oleh pemerintah. Kerja sama dengan filantrop akan mendorong mereka berpartisipasi lebih aktif dan formal. "Jadi pencapaian SDGs tidak sepenuhnya mengandalkan anggaran pemerintah," kata dia di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat, 7 Oktober 2016.

Bambang mengatakan filantrop yang didorong bekerja sama dengan pemerintah tak hanya pribadi kaya atau mapan. Lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSK), serta Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) telah meneken kerja sama dengan Filantropi Indonesia.

SDGs merupakan rencana aksi untuk manusia, planet, dan kesejahteraan yang disetujui banyak negara. SDGs memiliki 17 tujuan, 169 target, dan 240 indikator untuk dipenuhi sampai 2030.

Berdasarkan data Bappenas, Indonesia menargetkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan 7-8 persen. Target lainnya ialah meningkatkan akses air minum dan sanitasi 100 persen, menurunkan angka kematian bayi 24 per 1.000 kelahiran dan angka kematian ibu 306 per 100 ribu kelahiran.

Selain itu target yang dituju adalah meningkatkan fasilitas kesehatan 85 persen dan jangkauan asuransi kesehatan 100 persen. Ada juga target peningkatan Angka Partisipasi Kasar SD sebesar 114,09 persen, SMP 106,94 persen, dan SMA 91,63 persen.

Di pilar ekonomi, Indonesia harus meningkat PDB per kapita Rp 72,2 juta. Tingkat pengangguran terbuka harus berkurang 4-5 persen, menciptakan 10 juta lapangan kerja dan meningkatkan tenaga kerja formal 51 persen. Pemerintah juga harus menurunkan Indeks Gini di level 0,36; meningkatkan rasio elektrifikasi 96,6 persen; dan meningkatkan energi terbarukan campuran 10-16 persen.

Dari sektor lingkungan, Indonesia harus mendorong produksi dan konsumsi sektor-sektor prioritas secara berkelanjutan. Emisi karbon dioksida ditargetkan turun hingga 26 persen. Pemerintah juga harus memastikan pemulihan ekosistem yang terdegradasi yang meliputi 100 ribu hektare kawasan konservasi.

SDGs juga menargetkan pembangunan yang inklusif dan target perangkat implementasi. Indonesia harus meningkatkan partisipasi dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular di berbagai sektor dengan banyak negara.

VINDRY FLORENTIN

Berita terkait

Bambang Brodjonegoro Menjadi Komisaris Independen Astra

3 hari lalu

Bambang Brodjonegoro Menjadi Komisaris Independen Astra

PT Astra International Tbk. (ASII) menetapkan jajaran komisaris dan direksi baru.

Baca Selengkapnya

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi

Baca Selengkapnya

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.

Baca Selengkapnya

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.

Baca Selengkapnya

BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

21 Februari 2022

BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.

Baca Selengkapnya

Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

21 Februari 2022

Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.

Baca Selengkapnya

Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

23 Desember 2021

Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.

Baca Selengkapnya

Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

23 November 2021

Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.

Baca Selengkapnya

Gubernur WH : Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

15 November 2021

Gubernur WH : Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Capaian pembangunan di Provinsi Banten mulai dari pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, stadion, revitalisasi Kawasan Banten Lama dan revitalisasi Kawasan Peziarahan.

Baca Selengkapnya

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

16 Juli 2021

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat

Baca Selengkapnya