Jokowi Ingin Harga Gas Industri Turun ke 6 Dolar AS
Editor
Rully Widayati
Rabu, 5 Oktober 2016 02:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah RI menargetkan harga gas untuk industri dapat turun menjadi 5 hingga 6 dolar AS per MMBTU guna meningkatkan daya saing industri di Indonesia.
"Lakukan penyederhanaan dan pemangkasan rantai pasok, sehingga lebih efisien dan saya minta agar dijaga juga, dikalkulasi. Ini terkait dengan iklim investasi di sektor gas bumi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas mengenai Kebijakan Penetapan Harga Gas untuk Industri di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2016.
Pemerintah ingin menurunkan harga gas untuk industri di Indonesia yang masih berkisar pada 9,5 dolar AS per MMBTU (Million Metric British Thermal Unit) untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain, khususnya di ASEAN.
Kepala Negara menjelaskan harga gas di Indonesia masih lebih tinggi dibanding negara-negara lain di antaranya 7 dolar AS per MMBTU di Vietnam, 4 dolar AS per MMBTU di Malaysia dan 4 dolar AS per MMBTU di Singapura.
"Padahal negara kita mempunyai potensi cadangan gas bumi yang cukup banyak, sangat banyak. Dan sebaliknya, negara-negara tersebut, baik Vietnam, Malaysia, Singapura, ini dapat dikategorikan mengimpor gas bumi," tegas Jokowi.
Jika Indonesia tidak dapat menyesuaikan harga gas untuk industri yang banyak dipakai untuk sektor industri petrokimia, industri keramik, industri tekstil, industri pupuk dan industri baja, Jokowi mengkhawatirkan produk dalam negeri menjadi kurang kompetitif.
"Jangan sampai produk industri kita kalah bersaing hanya karena masalah harga gas kita yang terlalu mahal," ujar Jokowi.
Kendati demikian, Presiden juga tidak melupakan potensi investasi di sektor hulu gas dengan meminta kementerian dan BUMN terkait untuk mempertimbangkan kesempatan tersebut.
"Pertimbangkan pula aspek keberlanjutan di semua sisi, baik sisi investasi, maupun sisi memperkuat daya saing industri kita," ujar Jokowi.
Presiden memulai rapat sekitar pukul 14.00 WIB dan pertemuan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
ANTARA
