Pemerintah Susun Standar Sertifikasi ISPO untuk Kebun Rakyat  

Reporter

Senin, 3 Oktober 2016 14:02 WIB

Menko Perekonomian Darmin Nasution. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan menyusun standar pemberian sertifikat kelapa sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi kebun rakyat. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, standar dan ukuran sertifikasi ISPO harus jelas agar masyarakat yang memiliki lahan kelapa sawit kecil bisa mendapat sertifikat.

“ISPO menyangkut establishment. Kita harus buat standarnya untuk usaha kecil seperti apa dan untuk usaha besar seperti apa,” ujar Darmin dalam rapat koordinasi terkait dengan ISPO di kantornya, Senin, 3 Oktober 2016. Hadir dalam rapat koordinasi itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita serta Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Hingga Juli, sertifikat ISPO telah diberikan untuk 184 perusahaan kelapa sawit. Menurut data Kementerian Koordinator Perekonomian, penerima sertifikat ISPO tersebut setara dengan luas lahan sekitar 1,3 juta hektare dan produksi 6,4 juta ton CPO per tahun. Hingga saat ini, penerima sertifikat ISPO baru mencakup perusahaan-perusahaan besar.

Baca: Apresiasi Capaian Tax Amnesty, Menkeu Puji Kinerja Ken

Untuk itu, ucap Darmin, pemerintah akan merancang kriteria yang jelas sehingga, baik perusahaan maupun petani kecil, bisa mendapat sertifikat ISPO. Perusahaan atau petani kecil juga harus dapat sertifikat kalau memang memenuhi standar.

Darmin menambahkan, membuat standar ini memang yang paling sulit, apalagi pemerintah tidak ingin menyusahkan rakyat. “ISPO kita harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar internasional.”

Menteri Perdagangan Enggartiasto mengatakan, walaupun ingin melibatkan berbagai komponen untuk menetapkan standar tersebut, pemerintah harus hati-hati dengan memasukkan pemantau independen dalam struktur kelembagaan yang berhak mengeluarkan sertifikat ISPO. “Pemerintah harus independen dalam menetapkan kriteria,” katanya.

Simak: Pesan Hasto kepada Ahok: Jangan Ikuti Bisikan Konsultan

Airlangga berujar, pemerintah harus mengacu pada standar keberlanjutan yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Akreditasi terhadap perusahaan sebaiknya dilakukan auditor independen," tutur Airlangga.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

2 hari lalu

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

4 hari lalu

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Airlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor

12 hari lalu

Airlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal dampak putusan MK yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tembus Rp16.100, Mirip dengan Kurs Krismon Mei 1998

18 hari lalu

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tembus Rp16.100, Mirip dengan Kurs Krismon Mei 1998

Sejarah terulang lagi, nilai tukar rupiah melemah sampai ke titik di atas Rp16 ribu per dolar AS, sama seperti saat krisis moneter 1998.

Baca Selengkapnya

Menko Perekonomian Airlangga Sebut Bakal Lakukan Antisipasi Imbas Serangan Iran ke Israel

19 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Sebut Bakal Lakukan Antisipasi Imbas Serangan Iran ke Israel

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bakal melakukan antisipasi imbas serangan Iran ke Israel agar perekonomian tidak terdampak lebih jauh.

Baca Selengkapnya

Jawaban Airlangga Soal Permintaan Dia Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

35 hari lalu

Jawaban Airlangga Soal Permintaan Dia Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Majelis hakim MK menyatakan akan mempertimbangkan untuk menghadirkan menteri Jokowi ke sidang sengketa pilpres.

Baca Selengkapnya

Izin Kebun Sengon Ditanami Kelapa Sawit, Bos PT Green Forestry Indonesia Ditangkap di Bandara Depati Amir

40 hari lalu

Izin Kebun Sengon Ditanami Kelapa Sawit, Bos PT Green Forestry Indonesia Ditangkap di Bandara Depati Amir

Kejaksaan menangkap Bos PT Green Forestry Indonesia yang masuk dalam DPO. Salah gunakan izin kebun sengon untuk kelapa sawit.

Baca Selengkapnya

PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

41 hari lalu

PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

CV El Hana Mulia dalam melaksanakan aktivitasnya tetap berada di kawasan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.

Baca Selengkapnya

4 Perbedaan Minyak Makan Merah dengan Minyak Goreng Biasa

48 hari lalu

4 Perbedaan Minyak Makan Merah dengan Minyak Goreng Biasa

Apa saja perbedaan dari minyak makan merah dengan minyak goreng biasa?

Baca Selengkapnya

Berharap pada Minyak Makan Merah

49 hari lalu

Berharap pada Minyak Makan Merah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan pabrik minyak makan merah. Dianggap bisa menjadi alternatif minyak goreng konvensional, harga lebih murah.

Baca Selengkapnya