Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri keuangan, Sri Mulyani dan Menko Perekonomian Darmin Nasution meresmikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, 20 September 2016. Tujuan penyelenggaraan rakernas untuk meningkatkan komitmen Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Tempo/ Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan penggunaan anggaran pendapatan belanja negara mesti tepat sasaran. Dalam rapat terbatas tentang belanja APBN di Kantor Presiden, Presiden ingin alokasi anggaran dikucurkan hanya untuk program prioritas dan yang produktif. "APBN harus mendukung ruang gerak perekonomian," ucapnya di Jakarta, Jumat, 30 September 2016.
Dalam berbagai kesempatan pemerintah menyatakan proyek infrastruktur masuk dalam program prioritas. Selain itu, belanja APBN harus menjadi instrumen fiskal untuk mengurangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. "Kebijakan belanja APBN harus diarahkan pada peningkatan efisiensi dan penajaman belanja barang," kata Jokowi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dalam rapat terbatas ditunjukkan perubahan pos-pos belanja di pemerintahan. Menurut dia, untuk belanja modal presiden mengharapkan ada kenaikan, terutama untuk belanja infrastruktur.
Sementara untuk pos yang kurang produktif, kata Sri, pos perjalanan dinas akan diefisienkan. Presiden meminta kepada para menteri agar melihat secara detail porsi belanja untuk pegawai. "Belanja modal agar betul-betul disesuaikan dengan prioritas pemerintah," kata dia. Prioritas utamanya ialah mempercepat proyek infrastruktur dan belanja untuk kelompok-kelompok miskin.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menuturkan Presiden Jokowi berharap ada penambahan belanja modal sekitar Rp 100 trilliun. Saat ini, belanja infrastruktur dan belanja barang masing-masing sekitar Rp 171 triliun dan Rp 131 triliun. "Jadinya (total) Rp 400 triliun," ucap Basuki.
