Ikut Tax Amnesty, Bos Sriwijaya Air Deklarasi Harta Pribadi  

Reporter

Senin, 26 September 2016 18:54 WIB

Chief Executive Officer Sriwijaya Air Group Chandra Lie mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty hari ini, 26 September 2016, di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan. Tempo/Angelina Anjar

TEMPO.CO, Jakarta - Chief Executive Officer (CEO) Sriwijaya Air Group Chandra Lie mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty, hari ini, 26 September 2016. Bertempat di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, Jakarta Selatan, Chandra mendeklarasikan hartanya yang berada di dalam dan di luar negeri, sekaligus merepatriasi hartanya.

"Ini kewajiban saya sebagai warga negara. Direktorat Jenderal Pajak sebagai regulator dan saya sebagai operator, tentu ada kekeliruan saya sebagai wajib pajak orang pribadi. Tentu ada saat di mana kelupaan, karena pribadi," kata Chandra. Dia pun menambahkan, "Saat ini, saya lapor sebagai pribadi. Besok, saya lapor dalam hal perusahaan."

Menurut Chandra, sebagian besar harta yang dilaporkannya melalui program tax amnesty adalah deklarasi dalam negeri. Dia mengaku tidak memiliki harta yang besar di luar negeri. "Hanya ada deposito dan aset. Aset hanya untuk persiapan anak sekolah, seperti rumah. Itu semua dilaporkan agar bisa menghasilkan bagi negara," tuturnya.

Melalui repatriasi hartanya yang berada di luar negeri, Chandra berencana untuk menginvestasikan dana repatriasinya tersebut di sektor riil, salah satunya untuk menyuntikkan modal ke perusahaan-perusahaan miliknya yang bergerak di industri penerbangan. "Untuk beli pesawat mungkin. Ya sebagai modal kerja lagi lah," katanya.

Chandra mengapresiasi upaya pemerintah yang pasang badan terhadap keberlangsungan program tax amnesty, termasuk Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Untuk repatriasi, pemerintah hanya memberi tarif 4 persen. Itu paling murah di dunia. Tapi yang penting, bagaimana uang itu bisa dikelola oleh kita sendiri."

Chandra menambahkan, seluruh pengusaha antusias untuk mengikuti program tax amnesty. Hal itu, menurut dia, ditunjukkan dalam pertemuannya bersama para pengusaha pada Jumat malam lalu. "Sayang kalau pengusaha tidak ikut tax amnesty. Saya ingin mengajak semua pengusaha dan masyarakat untuk berkontribusi," tuturnya.

Menurut Chandra, keikutsertaannya dalam program tax amnesty di akhir periode pertama bukan disebabkan oleh adanya keraguan. Dia berujar, banyak hal yang perlu dipersiapkan. "Ada beberapa kendala seperti kami mau setor, ambil uang kontan susah. Kan sebagian besar aset semua. Ada juga ratusan perusahaan sehingga datanya banyak," katanya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kementerian ESDM soal Kebocoran Dokumen, Rincian Biaya Renovasi Stadion Piala Dunia U-20

8 April 2023

Terpopuler: Kementerian ESDM soal Kebocoran Dokumen, Rincian Biaya Renovasi Stadion Piala Dunia U-20

Kementerian ESDM angkat bicara soal ramainya pemberitaan soal bocornya dokumen penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pelaporan Program Tax Amnesty Diperpanjang, Teten Minta Data Penjual Pakaian Bekas Impor

7 April 2023

Terkini: Pelaporan Program Tax Amnesty Diperpanjang, Teten Minta Data Penjual Pakaian Bekas Impor

Ditjen Pajak merelaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi wajib pajak dalam rangka program tax amnesty.

Baca Selengkapnya

Ditjen Pajak Perpanjang Waktu Pelaporan Program Tax Amnesty hingga 31 Mei, Ini Alasannya

7 April 2023

Ditjen Pajak Perpanjang Waktu Pelaporan Program Tax Amnesty hingga 31 Mei, Ini Alasannya

Ditjen Pajak Kemenkeu merelaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi wajib pajak dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty hingga 31 Mei.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Rilis Sukuk Seri PBS035 untuk Peserta Tax Amnesty, Ini Besaran Imbal Hasilnya

1 Maret 2023

Kemenkeu Rilis Sukuk Seri PBS035 untuk Peserta Tax Amnesty, Ini Besaran Imbal Hasilnya

Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara seri PBS035 sebesar Rp156,522 miliar.

Baca Selengkapnya

Staf Khusus Sri Mulyani Jelaskan Alasan Tidak Ada Lagi Tax Amnesty

31 Juli 2022

Staf Khusus Sri Mulyani Jelaskan Alasan Tidak Ada Lagi Tax Amnesty

Yustinus Prastowo menegaskan pemerintah tidak akan lagi mengadakan program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Baca Selengkapnya

Negara Asal Deklarasi dan Repatriasi Harta, Sri Mulyani: Pertama dan Mayoritas Tetap di Singapura

2 Juli 2022

Negara Asal Deklarasi dan Repatriasi Harta, Sri Mulyani: Pertama dan Mayoritas Tetap di Singapura

Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, terdapat 15 negara asal deklarasi dan repatriasi harta bersih yang mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS)

Baca Selengkapnya