TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution angkat bicara terkait dengan usul perpanjangan periode pertama program pengampunan pajak atau tax amnesty dengan tarif tebusan 2 persen. Meski begitu, ia hanya menyebutkan keputusan pemerintah nantinya akan memperhatikan masukan dari masyarakat.
"Biar masyarakatlah, jangan kami. Biar masyarakat saja yang ngasih pendapat soal itu," kata Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 21 September 2016.
Darmin mengatakan, perpanjangan periode pertama program tax amnesty bisa dilakukan dengan penerbitan peraturan pemerintah. "Memang bisa dengan PP, tapi tanya masyarakat saja dulu, deh. Jangan tanya saya," ujar Darmin sembari tersenyum.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Roeslani kemarin meminta pemerintah memperpanjang periode pertama program tax amnesty hingga Desember. Perpanjangan itu diperlukan karena Rosan memprediksi uang tebusan program tax amnesty tidak akan mencapai target Rp 165 triliun.
Selain itu, menurut Rosan, walaupun UU Tax Amnesty sudah diketuk pada akhir Juni lalu, program tersebut baru benar-benar diterapkan pada pertengahan Juli. "Karena Juli kan ada Lebaran. Peraturan Menteri Keuangan mengenai special purpose vehicle juga baru keluar."
Rosan pun berujar, perpanjangan itu tidak akan menabrak UU karena yang diperpanjang adalah proses administrasinya. "Sebelum akhir September, pengusaha sudah menyatakan ikut tax amnesty. Administrasi yang menyusul sampai Desember tetap dikenakan tarif 2 persen."
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan jajarannya masih akan mengkaji usul mengenai perpanjangan tersebut. "Justru itu yang akan coba kami bicarakan. Yang pasti, kami cari solusi yang terbaiklah untuk kita semua," katanya.
Saat ini, menurut Mardiasmo, pemerintah masih akan mengoptimalkan penerapan program tax amnesty sesuai dengan UU yang ada. Dia menilai, dengan aturan saat ini, program tax amnesty telah berjalan dengan baik. "Sudah sesuai dengan keinginan," tuturnya.
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
4 hari lalu
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.
