Pemerintah Optimalisasi Waduk Menjadi PLTA

Reporter

Selasa, 20 September 2016 23:00 WIB

Ilustrasi tagihan listrik, pulsa listrik, kenaikan tarif listrik. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian BUMN berencana mengoptimalisasi kegunaan waduk, bukan hanya sebagai penyedia air untuk irigasi akan tetapi menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

"Bersama dengan Statkraft, perusahaan asal Norwegia, mereka tertarik untuk hidropower di Indonesia karena potensi yang ada cukup besar. Kami memberikan jaminan kemudahan untuk berinvestasi," kata Menteri BUMN, Rini Soemarno, di Copenhagen, Denmark, Senin (20 September 2016).

Dia mengatakan, Kementerian BUMN telah meminta perusahaan yang berbasis di Norwegia itu untuk menilai 60 waduk yang ada di Indonesia. Untuk tahap awal, akan dimulai di Pulau Jawa untuk menilai potensi-potensi yang ada.

"Memang waduk ini sudah ada dan dipergunakan untuk irigasi, namun kami melihat potensi untuk hydropower. Mereka berencana datang ke Indonesia pada Oktober 2016 ke Indonesia," ujar Soemarno.

Salah satu contoh di Bendungan Jatiluhur, di Jawa Barat. Pada waduk yang membendung air dari Sungai Citarum itu sesungguhnya memiliki potensi sebesar 600 MegaWatt (MW).

"Jatiluhur itu memiliki potensi 600MW, akan tetapi saat ini masih di bawah 100MW. Dengan rencana ini, nantinya juga akan bisa masuk dalam program tambahan energi listrik sebesar 35.000MW. Ini juga untuk energi terbarukan, dimana Indonesia memiliki komitmen untuk hal itu," kata Rini.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Korporat PT Perusahaan Listrik Negara, Nicke Widyawati, mengatakan, "Dari 60 waduk tersebut, semuanya dipastikan bisa untuk hydropower. Sesungguhnya semua waduk itu memiliki potensi, namun selama ini masih hanya dipergunakan untuk irigasi saja."

Menurut dia, sesungguhnya di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk pembangkit listrik tenaga air, terlebi di luar Pulau Jawa. Salah satu contoh adalah sungai di Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi mencapai 6.000MW.

"Jika di luar Pulau Jawa potensinya besar, tapi permintaannya sedikit. Listrik di Indonesia itu bukan hanya soal membangun saja. Seperti di Kaltara, itu satu sungai bisa 6.000MW potensinya, tapi permintaan hanya 60MW. Jadi harus mendekatkan industrinya," kata dia.

Widyawati menambahkan, jika sumber potensi pembangkit listrik tenaga air tersebut ada di Pulau Jawa, maka masih bisa ditransmisikan. Namun, jika di luar Pulau Jawa, memang sedikit mengalami kesulitan akan tetapi bisa mendekatkan sektor industri ke wilayah yang memiliki potensi besar.

"Berbeda dengan di Norwegia, listrik bisa dijual ke negara lain. Sementara di Indonesia ada 17.000 pulau, dan permintaan ada yang besar dan kecil," kata dia.

Sumarno dan rombongan tengah melakukan kunjungan kerja ke empat negara Skandinavia, yaitu Norwegia, Swedia, Finlandia, dan dan Denmark, sepekan terakhir. Dalam kunjungan kerja tersebut, pemerintah tengah berupaya menarik investor dari negara-negara itu untuk melakukan investasi di Indonesia.

Pada akhir kunjungan ke Denmark, telah dilakukan penandatanganan perjanjian pembelian listrik antara PT PLN Persero dengan kelompok internasional investor dan menggandeng Vestas Wind Systems Denmark untuk proses konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu.


ANTARA

Berita terkait

Cara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN

10 hari lalu

Cara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN

Ini yang harus diperhatikan dan dipantau saat ikut rekrutmen bersama BUMN.

Baca Selengkapnya

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

11 hari lalu

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.

Baca Selengkapnya

Klarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

27 hari lalu

Klarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

Siaran Pers sekaligus hak jawab atas Siaran Pers Dewan Kehormatan PWI, agar dimuat oleh media yang telah menyiarkan.

Baca Selengkapnya

Klarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN

27 hari lalu

Klarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN

Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Sayid Iskandarsyah membantah tudingan DK PWI terkait penggelapan dana Rp 2,9 miliar.

Baca Selengkapnya

Perkumpulan Wartawan Media Online akan Surati Kementerian BUMN soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 2,9 Miliar

29 hari lalu

Perkumpulan Wartawan Media Online akan Surati Kementerian BUMN soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 2,9 Miliar

Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia atau PWMOI akan kirim surat ke Kementerian BUMN ihwal dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp 2,9 Miliar.

Baca Selengkapnya

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

30 hari lalu

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

Dana hibah buat PWI sejatinya untuk uji kompetensi wartawan.

Baca Selengkapnya

Marak Informasi Bohong soal Rekrutmen Bersama BUMN, Masyarakat Diminta Hanya Akses dari Situs Resmi

36 hari lalu

Marak Informasi Bohong soal Rekrutmen Bersama BUMN, Masyarakat Diminta Hanya Akses dari Situs Resmi

Kementerian BUMN mengimbau kepada peserta Rekrutmen Bersama BUMN 2024 untuk selalu mengakses informasi perihal pendaftaran ini di situs resmi FHCI.

Baca Selengkapnya

Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

45 hari lalu

Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

Pertamina memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih

57 hari lalu

Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih

Menteri BUMN Erick Thohir nonaktifkan Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih, buntut dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen tahun anggaran 2019.

Baca Selengkapnya

Mudik Gratis, Kementerian BUMN Sediakan Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

6 Maret 2024

Mudik Gratis, Kementerian BUMN Sediakan Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

Kementerian BUMN kembali gelar program mudik gratis bertema "Mudik Asyik Bersama BUMN 2024" jelang perayaan Ramadan 2024

Baca Selengkapnya