Anggota komisi XI DPR fraksi PDIP Arif Budimanta. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah diminta agar tetap mengawasi pembayaran pajak oleh perusahaan-perusahaan perdagangan online (e-commerce) besar asal Cina jika jadi berinvestasi di Indonesia. “Mengingat transaksi e-commerce dilakukan secara online dan memungkinkan tidak melalui perbankan dalam negeri,” ujar Wakil Ketua Komisi Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta dalam keterangan resminya, Jumat, 9 September 2016.
Lebih jauh, Arif berharap negara bisa mendapatkan penerimaan dari setoran pajak dari transaksi online perusahaan-perusahaan tersebut. “Ada potensi penerimaan pajak dari transaksi online yang sedang trend itu. Baik dari transaksi jual-beli maupun periklanan," tuturnya.
Pernyataan Arif menanggapi mendukung inisiatif Presiden Joko Widodo untuk menggerakkan investasi dalam bidang e-commerce. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggandeng Bos Alibaba, Jack Ma untuk menjadi penasihat dalam pengembangan e-commerce Indonesia.
Selain Jack Ma, pemerintah juga akan mencari penasihat lain untuk pengembangan e-commerce Indonesia. KEIN berpendapat hal itu sangat baik karena dapat mendorong kemajuan usaha mikro dan kecil menengah agar semakin berkembang dan go internasional.
Untuk itu, KEIN memberikan masukan dan peta arah kebijakan ekonomi khusus kerjasama dengan perusahaan raksasa e-commerce asal Cina tersebut. Bahkan kalau perlu, Arif melanjutkan, dibuatkan regulasi khusus e-commerce yang berlaku untuk semua. "KEIN bertugas memberikan usulan dan roadmap kebijakan ekonomi khusus kerjasama di bidang e-commerce yang nantinya bisa dilakukan Presiden," katanya.
Saran selanjutnya terkait aspek penggunaan tenaga kerja Indonesia dalam proses investasi itu. Arif menyarankan agar kuota bagi tenaga kerja Indonesia lebih banyak. Tujuannya supaya mampu membuka lapangan kerja baru, dan mempercepat proses transfer teknologi.
Terakhir, dia menyampaikan mengenai komitmen perusahaan e-commerce asing untuk membantu pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Arif tidak ingin investasi e-commerce asing sebatas memasarkan produk UMKM, namun pemerintah juga harus meminta perusahaan itu untuk mendampingi dan mengembangkannya agar sukses bersaing di level global.
Jadi kalau output investasi e-commerce itu sudah jelas, menurut Arief, seyogyanya akan berpihak bagi bangsa Indonesia dan menguntungkan rakyat Indonesia. ”Tentu saja, harus sudah disiapkan regulasi untuk menjalankan itu," tuturnya.
