TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan perusahaan yang memiliki komposisi saham 100 persen milik negara akan menjadi induk holding. Seusai rapat terbatas tentang holding BUMN di Kantor Presiden, Rini menyebut ada enam sektor holding. Keenam itu adalah pertambangan, minyak-gas, perumahan, infrastruktur, jasa keuangan, dan pangan.

"Ini masih proses. Penekanan utamanya melakukan modernisasi aturan," kata Rini, Jumat, 12 Agustus 2016. Salah satu yang akan dibenahi ialah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Ihwal perusahaan yang akan menjadi induk holding, di sektor pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium Persero (Inalum) yang akan memimpin. PT Pertamina memimpin holding di sektor minyak-gas. Lalu di perumahan ada Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) yang menjadi holding atas PT Pembangunan Perumahan Tbk dan PT Adhi Karya Tbk.

Berikutnya di sektor infrastruktur, PT Hutama Karya dipilih menjadi induk perusahaan dan di sektor jasa keuangan ada PT Danareksa. Terakhir, di bidang pangan, pemerintah menunjuk Perum Bulog menjadi holding di antara PT Sang Hyang Sri, PT Pertani, pabrik gula rafinasi, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan tujuan penggabungan (holding) badan usaha milik negara tak sekadar mengurangi jatah penyertaan modal negara semata. Dalam rapat terbatas penggabungan BUMN, Jokowi ingin perusahaan negara bisa bersaing secara global.

"Kami ingin memperkuat BUMN sehingga bisa keluar kandang. Bisa jadi perusahaan berkelas dunia," ucap Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2016. Di depan sejumlah menteri, ia menegaskan BUMN harus bisa menjadi penggerak ekonomi nasional yang kuat dan lincah.

ADITYA BUDIMAN