Aktivitas kantor pelayana Amnesti Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Sudirman, Jakarta, 22 Juli 2016. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan target pendapatan pajak dari tax amnesty Rp 165 triliun cukup realistis meskipun Bank Indonesia malah memperkirakan penerimaan dari tax amnesty paling sedikit akan sebesar Rp 50 triliun. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) akan mulai mengadakan sosialisasi investasi dana repatriasi tax amnesty mulai pekan depan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peluang investasi properti.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat REI Eddy Hussy mengatakan, REI menyambut baik diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 yang mengatur tentang mekanisme investasi dana repatriasi ke sektor non-keuangan.
Menurut Eddy, mekanisme tersebut telah cukup fleksibel bagi pemilik dana repatriasi dan relatif sesuai dengan rekomendasi REI. Pemilik dana dapat langsung membeli properti dengan dana tersebut setelah menempatkannya di bank persepsi, tanpa harus melewati mekanisme back to back.
Hal ini melegakan kalangan pengembang yang semula sempat bertanya-tanya terkait mekanisme investasi dana repatriasi di sektor properti. Bila mekanisme tidak menarik, bukan tidak mungkin harapan terhadap gairah baru sektor properti justru kembali surut.
“Kami akan bikin sosialisasinya. Minggu depan kami akan sosialisasikan PMK ini ke anggota REI dan kita juga mengundang siapa saja yang berminat dan merasa perlu untuk datang,” kata Eddy melalui sambungan telepon, Jumat, 12 Agustus 2016.
Eddy berharap, dengan adanya kepastian izin investasi dana repatriasi ke sektor properti ini, akan semakin banyak orang yang berminat mengikuti program tax amnesty. Dirinya berharap, dengan kabar baik ini, industri properti akan kembali bergairah.
Hadirnya PMK ini memberi harapan kuat bagi REI untuk mencapai target pertumbuhan penjualan 10 hingga 12 persen hingga akhir tahun ini. Meski begitu, dirinya memaklumi bila di bulan-bulan awal, belum akan banyak dana yang masuk ke sektor properti sebab pemilik dana cenderung akan lebih fokus pada pelaporan dan proses repatriasi dananya.
Sekadar catatan, dalam PMK tersebut ditegaskan bahwa dana repatriasi hanya dapat digunakan untuk membeli properti yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Investasi dapat dibenamkan dalam aset berupa tanah dan/atau bangunan yang didirikan di atasnya.
