TEMPO.CO, Samarinda - Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Fadliansyah mengakui sengaja memarkir anggarannya karena belum ada tagihan proyek. Saat ini nilai anggaran yang terparkir di kas daerah, Bankaltim (sebelumnya BPD Kaltim), mencapai Rp 1,2 triliun.

"Uang belum digunakan, ya saya parkir," kata Fadliansyah, Senin, 8 Agustus 2016, di kantor gubernur. "Belum ada tagihan, gimana? Kalo ada, kita cairkan. Saya tunggu tagihan SKPD saja."

Kalimantan Timur merupakan satu dari sejumlah provinsi di Indonesia yang disebut Presiden Joko Widodo memiliki serapan anggaran rendah. Akibatnya, penggunaan anggaran pembangunan tak tersedot seluruhnya.

Diakui Fadliansyah, anggaran Kalimantan Timur yang didepositokan mencapai Rp 1,5 triliun per 28 Juli 2016. Namun saat ini angka itu berkurang menjadi Rp1,2 triliun. "Uang itu kan untuk membayar proyek, kalau ada tagihan ya dibayarkan. Setiap saat bisa ditarik kok uang itu," ujarnya.

Perencanaan anggaran belanja modal Kalimantan Timur mencapai Rp 2,6 triliun. Saat ini belanja modal yang sudah dibayarkan mencapai Rp 600 miliar. "Memang rendah serapannya, kalau Rp 600 miliar yang terserap artinya tak sampai 25 persen, ini sudah bulan Agustus," tuturnya.

Menurut Fadliansyah, dengan sisa anggaran yang ada saat ini, tak mungkin seluruhnya dibayarkan karena akan habis. "Saya juga harus jaga kondisi keuangan daerah, tak mungkin dikosongkan. Kalau pemerintah pusat menggaransi bisa membayar seluruh hak daerah, ya enggak apa-apa," ucapnya.

Anggaran Kalimantan Timur pada 2016 mencapai Rp 11 triliun. Adapun untuk dana bagi hasil dari pusat, Kalimantan Timur kebagian Rp 5,1 triliun. Sedangkan yang sudah dikirim mencapai Rp 2,7 triliun. "Sisanya, kalau mau dibayarkan pusat, bisa saya bayar semua anggaran modal," katanya.

Soal anggaran yang didepositokan, Fadliansyah mengatakan semua bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk bunga bank dari tabungan itu. "Bunganya otomatis masuk ke rekening," ujarnya.

FIRMAN HIDAYAT