TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menargetkan proyek Palapa Ring selesai pada akhir 2018. Program pembangunan serat optik yang menjangkau berbagai daerah terpencil ini terbagi menjadi tiga wilayah: barat, tengah, dan timur.

“Jadi, pada 2019 semua ibu kota kabupaten dan kotamadya harus terhubung dengan broadband,” kata Rudiantara setelah rapat koordinasi bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Senin, 8 Agustus 2016.

Tender Palapa Ring pertama kali ditandatangani pada 2007, dan pembangunannya dimulai setahun kemudian. Saat itu, proyek awal ini memakan biaya Rp 4 triliun. Jaringan serat optik pita lebar ini akan menjangkau 34 provinsi, dan sekitar 514 kota atau kabupaten.

Baca Juga: Menkominfo Minta Pemda Permudah Izin Palapa Ring

Kali ini, pemerintah akan mengintegrasikan jaringan yang sudah ada dengan jaringan baru pada wilayah timur Indonesia (Palapa ring timur). Adapun total panjang kabel ring timur mencapai 4.450 kilometer, yang terdiri atas 3.850 kilometer kabel laut, dan 600 kilometer kabel di daratan. Jaringan itu berkapasitas 100 gigabyte.

Kementerian memenangkan konsorsium Moratelindo, IBS, dan Smart Telecom sebagai tender Palapa Ring paket timur pada akhir Juli. Rudiantara berharap konsorsium ini dapat menyelesaikan dokumen kontrak secepatnya. “September penandatanganan kontrak,” katanya. Nilai proyek ring timur mencapai Rp 5 triliun.

Konsorsium Mora Telematika Indonesia dan Ketrosden Triasmitra menjadi pemenang tender paket barat, dengan nilai proyek Rp 3,5 triliun. Sedangkan paket tengah dimenangkan Konsorsium Pandawa Lima dengan basis pengelolaan milik negara. Anggota konsorsiumnya terdiri atas PT LEN, PT Teknologi Riset Global Invetasma, PT Sufia Technologies, PT Bina Nusantara Perkasa, dan PT Multi Kontrol Nusantara.

Simak: Mandiri Kucurkan Rp 875 Miliar untuk Proyek Palapa Ring

Jika proyek ini sukses, Rudiantara yakin masyarakat dapat menikmati kecepatan akses data yang lebih merata. Musababnya, kesenjangan kecepatan pengunduhan data di Jakarta mencapai 7 megabit per detik, sedangkan di wilayah timur hanya 300 kilobit per detik. “Padahal, warga di timur membayar lebih mahal. Gap (perbedaan) itulah yang harus kami rapikan,” katanya.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan mengatur tarif akses data yang dipatok oleh operator. Rudi mengaku tak akan menerapkan tarif atas dan bawah agar terjadi kompetisi. Pemerintah masih berdiskusi dengan industri telekomunikasi untuk merumuskan kebijakan yang tepat.

PUTRI ADITYOWATI | ANGELINA ANJAR