DPR Kaget Pergoki Tongkang Bongkar Garam Impor di Cirebon

Reporter

Rabu, 3 Agustus 2016 17:06 WIB

ANTARA/Saiful Bahri

TEMPO.CO, Cirebon – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Miryam S. Haryani mengaku terkejut saat melihat kapal tongkang pembawa puluhan ribu ton garam impor bersandar di Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 3 Agustus 2016. Padahal, kata dia, petani garam di Cirebon tengah menjerit karena garamnya tidak laku.

Kunjungan rombongan Komisi V DPR ke Pelabuhan Cirebon sebenarnya untuk meninjau kondisi pelabuhan setelah kegiatan bongkar muat batu bara dihentikan. Namun saat melihat sebuah tongkang tengah membongkar garam impor, mereka kaget. “Mestinya pemerintah cukup bijak, jangan binasakan petani garam di Cirebon,” kata Miryam yang juga berasal dari daerah pemilihan Cirebon dan Indramayu.

Menurut Miryam, hampir seluruh wilayah Cirebon merupakan penghasil garam. Bahkan, kata dia, Cirebon merupakan salah satu daerah terbesar penghasil garam di Pulau Jawa. Karena itu, ucap dia, tidak sepatutnya garam impor masuk Cirebon.

Pemerintah, kata Miryam, seharusnya justru memberikan subsidi kepada petani garam Cirebon agar dapat membuat garam industri. “Bukan malah melakukan impor besar-besaran dari luar negeri. Impor ini sudah tentu sangat merugikan petani garam di Cirebon,” kata Miryam.

Kebijakan impor garam disaat petani sedang merugi, menurut Miryam, merupakan keputusan yang tidak tepat. “Seharusnya pemerintah bisa memaksimalkan petani garam lokal,” kata Miryam.

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cirebon, Revolindo, membenarkan bahwa kapal tongkang yang bersandar di Pelabuhan Cirebon itu mengangkut garam dari Australia. “Ada sekitar 30 ribu ton garam, “ kata Revolindo.

Revo berujar garam impor tersebut untuk memenuhi kebutuhan industri, bukan konsumsi masyarakat. Pengirimannya pun tidak dilakukan secara rutin, tapi sesuai kebutuhan. “Setahu saya pengirimannya hanya kalau dibutuhkan saja, tidak rutin,” katanya.

Secara terpisah Ketua Asosiasi Petani Garam Kabupaten Cirebon, Insyaf Supriyadi, saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa saat ini garam rakyat boleh dikatakan hampir habis. “Stok petani kira-kira tinggal 8 ribu ton saja,” kata Insyaf.

Sedangkan stok garam rakyat di Cirebon hasil verifikasi, katanya, tinggal 85 ribu ton. “Itu pun sudah milik orang Bandung yang setiap hari diangkut untuk kebutuhan pabrik tekstil di Bandung,” kata Insyaf.

Saat ini, tutur Insyaf, petani garam Cirebon kesulitan memproduksi garam akibat pengaruh kemarau basah. Situasi itu diperparah dengan terjadinya rob, sehingga merendam areal tambak garam. “Sampai tadi malam masih ada hujan,” kata Insyaf.

Lumpur pun saat ini menumpuk di tambak, sehingga petnai harus mengeluarkan biaya lagi untuk menggaruk lumpur. Namun jika pada pertengahan Agustus hujan masih juga turun, dipastikan petani tak bisa berproduksi. “Kami hanya berharap selama sebulan ini tidak lagi turun hujan,” kata Insyaf.

Dia memperkirakan produksi garam di Cirebon tahun ini hanya sekitar 20 persen. Padahal rata-rata produksi garam di Kabupaten Cirebon setiap tahunnya bisa mencapai 35 ribu ton dari luas lahan 16 ribu hektare.

IVANSYAH

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

17 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

18 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

19 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya