TEMPO.CO, Banjarmasin - Pengelolaan Pulau Kembang, sebuah area konservasi dan ekowisata di perairan Sungai Barito, Kalimantan Selatan, kini terkatung-katung. Padahal, pulau itu berpotensi menjadi daerah tujuan wisata yang mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten Barito Kuala.

Polemik ini bermula ketika Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan sebagai pemilik aset Pulau Kembang menawarkan pengelolaan pulau itu pada pemda, pada Mei 2016 lalu. Namun, hingga sekarang belum ada jawaban resmi dari Pemda Barito Kuala.

Ditemui Tempo, Sabtu 30 Juli 2016, Sekretaris Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Sarpin, mengaku sebenarnya dinasnya ingin Pemda saja yang mengelola wahana wisata konservasi Pulau Kembang. "Saya sudah bilang ke Pak Sekda, tapi belum ada keputusan,” ujar Sirpan.

Pulau Kembang merupakan area konservasi kera ekor panjang di tengah perairan Sungai Barito yang masuk Kecamatan Alalak, Barito Kuala. Letaknya sangat strategis dan kerap dijadikan tempat sandar tongkang batu bara.

Menurut Sirpan, tawaran BKSDA bisa momentum awal mendapatkan keuntungan lain atas aktivitas bisnis di area Pulau Kembang. Menurut dia, BKSDA selama ini menunjuk pihak ketiga untuk mengelola Pulau Kembang. Kendati Pulau Kembang di bawah naungan BKSDA, selama ini Pemkab Barito Kuala tetap menerima kontribusi pengelolaan lantaran masuk administrasi kabupaten. “Tapi nilainya cuma Rp 2,5 juta setiap tahun,” ujar Sirpan.

BKSDA sudah memutus kerja sama dengan pihak pengelola sejak tiga bulan lalu. Itu sebabnya, kata Sirpan, BKSDA menawari Pemkab Barito Kuala mengelola Pulau Kembang, asalkan membentuk lini usaha yang fokus mengelola pariwisata di bawah Badan Usaha Milik Daerah.

Meskipun selama ini kontribusi pengelolaan Pulau Kembang masih minim terhadap Pendapatan Asli Daerah, Sarpin menganggap Pemkab Barito Kuala mesti ambil bagian mengelola salah satu aset wisata konservasi tersebut.

“Keuntungannya pemkab bisa membangun aset di sana, kami bisa menjual aneka suvenir, penyewaan kapal-kapal klotok, dan kerja sama lainnya. Minimal, Barito Kuala jangan hanya jadi penonton saja,” kata Sirpan.

Melihat letak strategis Pulau Kembang, Sirpan meyakini sejatinya banyak potensi ekonomi yang bisa digarap oleh Pemkab Batola. Ia mendorong pemerintah cepat merespons tawaran BKSDA karena pengelolaan Pulau Kembang menjanjikan banyak peluang. “Pulau Kembang itu manis kalau dikelola. Jangan hanya menerima, tapi ikut membangun,” kata dia.

Sekretaris Daerah Barito Kuala, Supriyono, mengakui telah menerima usulan pengelolaan Pulau Kembang dari BKSDA Kalimantan Selatan. Tapi dia belum mau menjelaskan kapan pemkab mengeksekusi tawaran pengelolaan Pulau Kembang itu. Alasannya, kata Supriyono, pengelolaan Pulau Kembang membutuhkan investasi jumbo untuk membangun sarana pariwisata. Padahal APBD Barito Kuala tidak cukup.

Kalaupun harus mengelola Pulau Kembang, Supriyono menyiapkan skenario membentuk lini usaha baru di bawah Perusahaan Daerah Aneka Selidah. Model pengelolaan bisa berupa Kerjasama Operasional (KSO) bersama BKSDA Kalsel. “Tapi (manajemennya) baru kami benahi. Kami hitung-hitung dulu, itu kan (biaya pengelolaan) enggak sedikit. Kami lihat likuiditas APBD,” ujarnya.

DIANANTA P. SUMEDI