TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pada masa mendatang lembaga yang dipimpinnya tidak akan kaku dalam menerapkan regulasi. Sebaliknya, kementerian akan bersifat lebih fleksibel dalam mempertimbangkan dan menelaah peraturan-peraturan yang sudah ada.

"Kemenhub tidak akan kaku dan rasional," kata Budi dalam konferensi pers pertamanya sebagai Menteri Perhubungan, Jumat, 29 Juli 2016. "Peraturan yang membuat kinerja lebih efektif.”

Menurut Budi, isu yang paling krusial di kementeriannya adalah sumber daya manusia. Dia sudah memformulasikan untuk mereformasi diri dengan tantangan-tantangan baru. "Kami akan segera melakukan satu upaya reformasi, baik berkaitan dengan SDM, efisiensi anggaran, maupun produktivitas," ucapnya.

Budi juga mengatakan nantinya dalam memberikan porsi distribusi anggaran merata akan lebih efektif. "Anggaran lebih cenderung money follow program. Tentunya program untuk melayani masyarakat.”

Hal ini mengikuti arahan fundamental Presiden Joko Widodo yang meminta setiap kementerian memanfaatkan APBN secara efisien dan produktif. "Yang pertama, efisien. Jadi, swastanya bisa kita dahulukan. Yang kedua, produktivitas, ini sesuai dengan visi-misi dari Nawacita," ujarnya.

Lebih jauh, Budi menegaskan tidak mau mengomentari kekurangan menteri sebelumnya, Ignasius Jonan. "Saya enggak mau mengatakan Pak Jonan kurang apa. Pak Jonan sendiri ngomong, orang punya eranya sendiri-sendiri," katanya.

CHITRA PARAMAESTI | R.R. ARIYANI