Sudirman Said: PLN Jangan Protes, Nanti Durhaka!  

Reporter

Jumat, 22 Juli 2016 10:48 WIB

Petugas memeriksa instalasi transmisi listrik di Gardu Induk Tegangan Tinggi (GITET) PT PLN (Persero) di Bengkayang, Kalimantan Barat, 10 Mei 2016. GITET Bengkayang merupakan tempat transmisi listrik interkoneksi dari Serawak, Malaysia diterima dan disalurkan ke enam wilayah di provinsi tersebut. TEMPO/PRAGA UTAMA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said memberi ceramah singkat dalam diskusi soal Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2016-2025 di kantornya. Sudirman meminta PLN sebagai pelaksana kegiatan tidak mangkir dari kebijakan pemerintah.

"Saya sudah kehabisan cara. Mohon hentikan kebiasaan memprotes kebijakan pemerintah," ujarnya di Jakarta, Jumat, 22 Juli 2016.

Menurut Sudirman, Kementerian Energi telah menyusun regulasi yang memudahkan investasi program 35 ribu megawatt. Misalnya, Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2015. Namun PLN merasa kebijakan tersebut tidak berpihak kepada perusahaan.

Sudirman menganggap hal itu aneh. Sebab, PLN tidak pernah luput dilibatkan Kementerian Energi dalam penyusunan kebijakan. "Kami duduk sama-sama, kok."

Dia juga keberatan dengan tingkah Direktur Utama PLN Sofyan Basir yang kerap memprotes lewat media massa. "Padahal kami 'ibu' yang melahirkan PLN. Sudah mengandung, menyusui, tapi disakiti di depan publik. Jangan protes ke ibu, nanti durhaka," kata Sudirman.

Diskusi bernama “Coffee Morning” ini tidak dihadiri Sofyan. Hanya ada Direktur Perencanaan Nicke Widyawati.

Sofyan sebelumnya telah menampik tudingan yang menilai PLN tidak berpihak pada investasi listrik swasta. Masalahnya, perseroan sebagai eksekutor megaproyek harus memastikan kelangsungan program berjalan efektif dan tepat waktu. "Kami memang berhati-hati karena progres proyek yang lama sangat lambat. Bukan mempersulit, tapi menyaring," tutur Sofyan awal Juni lalu.

Selama ini, Sofyan mengatakan, PLN menyeleksi secara ketat investor yang ikut tender proyek listrik. Dia tidak ingin program ini diikuti investor yang hanya bermodalkan kertas, seperti program Fast Track tahap I dan II. Akibatnya, banyak pembangkit yang mangkrak.

Dia mengklaim upaya ini cemerlang. Sejak peluncuran program pada Mei tahun lalu, kemajuan pembangunan pembangkit mencapai 24,9 persen. Proyek yang sudah berkontrak mencapai 49 persen atau 18 ribu MW. Dari angka ini, 3.275 MW masuk tahap perencanaan, 9.680 masuk tahap tanda tangan kontrak, 2.883 MW masuk tahap konstruksi, 3.480 MW tahap pengadaan.

Adapun tahap pembangunan transmisi, kemajuannya 36 persen atau sebesar 16.712 kms. Transmisi yang telah difungsikan sebesar 2.792 kms atau 6 persen dan tahap pra-konstruksi sebesar 27.098 kms atau 58 persen. "Kemajuan ini masih on the track. Sesuai target," ucap Sofyan.

ROBBY IRFANY

Berita terkait

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

3 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

Sudirman Said Ajak Para Tokoh Bersatu Selesaikan Tantangan Pasca Pilpres 2024

15 hari lalu

Sudirman Said Ajak Para Tokoh Bersatu Selesaikan Tantangan Pasca Pilpres 2024

Setelah semua proses pilpres 2024 dan sidang sengketa di MK berakhir, kata dia, penting bagi para tokoh bangsa untuk berkumpul guna merumuskan solusi.

Baca Selengkapnya

Letusan Gunung Ruang Rusak Fasilitas Pemantau Kegempaan, Alat Apa Saja yang Dipasang?

18 hari lalu

Letusan Gunung Ruang Rusak Fasilitas Pemantau Kegempaan, Alat Apa Saja yang Dipasang?

Erupsi Gunung Ruang sempat merusak alat pemantau aktivitas vulkanik. Gunung tak teramati hingga adanya peralatan pengganti.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Listrik Padam saat Arus Mudik Lebaran 2024, Bandara Soekarno-Hatta Uji Kehandalan dan Sistem Kelistrikan

39 hari lalu

Antisipasi Listrik Padam saat Arus Mudik Lebaran 2024, Bandara Soekarno-Hatta Uji Kehandalan dan Sistem Kelistrikan

Bandara Soekarno-Hatta melakukan serangkaian pengujian kehandalan jaringan kelistrikan dan sistem cadangan di Terminal 1, 2, dan 3.

Baca Selengkapnya

Sudirman Said: Korupsi Merajalela dan KPK Dilumpuhkan di Era Jokowi

57 hari lalu

Sudirman Said: Korupsi Merajalela dan KPK Dilumpuhkan di Era Jokowi

TImnas Amin menyinggung masalah-masalah yang terjadi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya

Sudirman Said: Semua Cara Perlu Dilakukan untuk Buktikan Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

57 hari lalu

Sudirman Said: Semua Cara Perlu Dilakukan untuk Buktikan Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Cara konvensional maupun cara baru bisa dilakukan untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 menurut Sudirman Said.

Baca Selengkapnya

Kata Politikus Golkar soal Isu Prabowo-Gibran Siapkan Skenario Rangkul Hampir Semua Partai

3 Maret 2024

Kata Politikus Golkar soal Isu Prabowo-Gibran Siapkan Skenario Rangkul Hampir Semua Partai

Politikus Golkar Erwin Aksa mengomentari pernyataan Sudirman Said, soal ada skenario untuk menggabungkan banyak partai politik ke dalam pemerintahan

Baca Selengkapnya

Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

2 Maret 2024

Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

MAGMA Indonesia memperingatkan adanya Erupsi Gunung Semeru dan Marapi. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas pada radius 5 kilometer.

Baca Selengkapnya

Guru Besar Kritik Jokowi, Sudirman Said: Suara Mereka Murni untuk Selamatkan Bangsa

7 Februari 2024

Guru Besar Kritik Jokowi, Sudirman Said: Suara Mereka Murni untuk Selamatkan Bangsa

Sudirman Said merespons munculnya ancaman kepada sejumlah rektor dan guru besar setelah melayangkan petisi kepada Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Alumni Unej Serukan Gerakan Pemurnian Nasional

5 Februari 2024

Alumni Unej Serukan Gerakan Pemurnian Nasional

Forum Alumni Universitas Jember (Unej) untuk Perubahan mengkritik keberpihakan penyelenggara negara dalam pemilihan presiden.

Baca Selengkapnya