TEMPO.CO, Surabaya - Indonesia menawarkan kerja sama pengembangan kawasan industri dan pariwisata dengan Taiwan di Pulau Morotai, Kepulauan Halmahera, Maluku Utara. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dalam acara halal bihalal yang diadakan Persatuan Bank Nasional Daerah Jawa Timur, Kamis, 21 Juli 2016.

Pemerintah Taiwan tengah gencar menggalakkan program Go South Policy. Kebijakan tersebut dilakukan guna mengarahkan peningkatan kerja sama ekonomi ke negara-negara Asia yang berada di selatan Taiwan. “Kami melihat peluang investasi di Indonesia, terutama di pulau Jawa,” kata Jeffrey SC Hsiao, Director General Taipei Economic and Trade Office (TETO) saat acara halal bihalal di Hotel Santika Premier itu.

Rizal Ramli menyambut baik tawaran itu. Bahkan ia mengungkapkan, pihaknya telah bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen di Taipei beberapa bulan lalu. “Akhirnya kami membahas agar ada pengembangan di Morotai. Kami masih membahas detail masterplan-nya,” tuturnya.

Baca:
Cafe Glass di Surabaya Terbakar, 3 Petugas Pemadam Pingsan
Bupati Ponorogo Bolehkan PNS Main Pokemon, Asal...

Pulau Morotai dipilih karena dinilai siap dari segi infrastruktur transportasi udara. Tujuh landasan pacu (runway) peninggalan Jenderal Douglas McArthur pada masa Perang Dunia II bisa dimaksimalkan.

Waktu tempuh dari Taiwan ke Morotai, kata Rizal Ramli, menjadi keuntungan tersendiri. “Morotai tidak hanya untuk turisme, tapi juga pemrosesan perikanan dan kawasan industri. Apalagi jaraknya ke Taiwan dan Jepang selatan hanya 3 jam.”

Namun Rizal berujar, Indonesia dan Taiwan perlu mengatasi persoalan kurangnya tenaga kerja jika kawasan industri dikembangkan di sana. Sebab, penduduk di Morotai tidak banyak. Tapi ia menyebut, ada 230 ribu orang Indonesia yang bekerja di Taiwan. Komposisinya, 5 persen adalah TKI sebagai pekerja rumah tangga dan 50 persen sisanya ialah TKI di sektor industri.

Untuk itu, kedua negara menyepakati penambahan kuota TKI di sektor industri. “Sehingga nanti pada saatnya pembangunan industrial zone di Morotai, nanti pekerjanya sebagian akan diambil dari pekerja Indonesia yang pernah bekerja di Taiwan,” kata dia.

Menurut Rizal Ramli, pengembangan kawasan industri ke arah Kawasan Indonesia Timur memerlukan peran pemerintah pusat lebih besar dibandingkan Jawa. Jawa, kata dia, berbeda dengan Indonesia Timur karena daya beli masyarakatnya relatif tinggi. Sehingga, peran sektor swasta sudah cukup. “Sedangkan di Timur, daya beli masyarakatnya masih rendah sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan.”

ARTIKA RACHMI FARMITA