Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat konferensi pers mengenai penunjukkan Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri di Istana Negara, Jakarta, 16 Juni 2016. Tito dinilai memiliki beberapa kelebihan untuk memimpin Polri dalam beberapa tahun ke depan. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi pada Selasa, 28 Juni 2016. Satgas ini dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution, didampingi tiga orang wakil ketua, yaitu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan; Sekretaris Kabinet Pramono Anung; dan Koordinator Tenaga Ahli Kantor Wakil Presiden, Sofyan Wanandi.
Ketua Satgas Darmin Nasution mengatakan Satgas dibentuk bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan semua paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah, termasuk untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi di lapangan.
"Termasuk melakukan diseminasi informasi dengan target para pelaku usaha dan investor, baik di dalam maupun luar negeri, asosiasi-asosiasi, masyarakat umum, dan aparat pemerintah, baik di pusat maupun daerah," katanya.
Satgas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 80 Tahun 2016 ini sudah menyusun program kerja melalui kelompok kerja (pokja). Satgas tersebut dibagi atas empat pokja.
Pokja I membidangi kampanye dan diseminasi kebijakan yang diketuai Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dengan wakil ketua Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani.
Pokja II membidangi percepatan dan penuntasan regulasi, diketuai oleh Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki dan wakil ketuanya ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Sedangkan Pokja III membidangi evaluasi dan analisis dampak diketuai oleh Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara dan wakil ketuanya ekonom senior, Raden Pardede.
Pokja IV membidangi penanganan dan penyelesaian kasus dipimpin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly dengan wakil ketua Staf Khusus Menpolhukam Purbaya, Yudhi Sadewa.
Semua tugas pokja dibantu sebuah unit pendukung dari Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, yang dipimpin Sesmenko Lukita Dinarsyah Tuwo serta Deputi V Bidang Industri dan Perniagaan Edy Putra Irawady.
Lembong menekankan penerbitan paket kebijakan ekonomi ini menunjukkan pemerintah serius soal reformasi perekonomian. "Kita harus dan akan melakukan modernisasi perekonomian yang menyeluruh, baik dari aspek regulasi maupun implementasi,” ucapnya.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
9 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Target Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Para Capres Dinilai Percuma Jika Andalkan Pertambangan
19 Desember 2023
Target Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Para Capres Dinilai Percuma Jika Andalkan Pertambangan
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan target pertumbuhan ekonomi para kandidat capres dan cawapres Pemilu 2024 cenderung tinggi.
CORE Proyeksikan Krisis Properti di Cina Diprediksi Berdampak Jangka Panjang ke RI
12 Desember 2023
CORE Proyeksikan Krisis Properti di Cina Diprediksi Berdampak Jangka Panjang ke RI
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, mengatakan krisis sektor properti di Cina sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia, terutama pada kinerja ekspor.